Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam mencapai komitmen reduksi emisi karbon, Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, biaya yang dibutuhkan mencapai USD243 miliar atau setara Rp3.500 triliun.
"Untuk mencapai NDC, akan butuh financing, dan itu bukanlah nominal finance yang kecil dan trivial, estimasinya jika kita ingin mengurangi emisi karbon sebesar 29%, kontribusi dari sektor energi dan perusahaan listrik adalah sebanyak 314 juta ton reduksi karbon," papar Sri dalam rangkaian kegiatan Road to G20 bertajuk "Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia" di Nusa Dua, Rabu(13/7/2022).
Dia mengatakan, jika ingin di-scale up lagi ke reduksi sebesar 41%, maka sektor energi perlu menurunkan emisi karbon sebesar 446 juta ton. "Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan reduksi emisi karbon dalam kelistrikan? Kasusnya adalah Indonesia terus tumbuh, jadi permintaan dan kebutuhan listrik tentunya akan bertambah," ungkap Sri.
Maka dari itu, Sri mengatakan bahwa perlu uang, teknologi, dan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan terimobilisasi ke transisi energi hijau. Namun, hal tersebut tidak hanya bisa terealisasi melalui keuangan negara dengan selisih tersebut, sehingga perlu adanya sumber dana lain.
"Pemerintah memainkan peranan penting, tetapi bukan hanya menjadi sumber tunggal. Peran sektor swasta, lembaga internasional menjadi sangat penting," pungkasnya.
