Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Sektor transportasi menjadi penyumbang yang besar terhadap polusi udara lewat pembakaran yang yang dihasilkan kendaraan. Maka dari itu Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhy menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap BBM dengan RON (Research Octane Number) yang lebih tinggi.
Sebab semakin tinggi kandungan oktannya maka akan semakin bersih gas yang dibuang oleh karena kendaraan. Menurutnya, paling ideal jika ingin mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan adalah dengan memberikan harga yang murah terhadap BBM yang punya oktan diatas 95.
Salah satu caranya dengan memberikan subsidi agar masyarakat lebih tertarik menggunakannya.
"Kalau tujuannya menjadikan BBM yang bersih lingkungan, maka yang diberikan subsidi itu RON 95 dan 96, itu seperti yang dilakukan di Malaysia. Sehingga konsumen sukarela menggunakan ron yang lebih tinggi," ujar Fahmi dalam Market Review IDXChannel, Kamis (31/8/2023).
Fahmi menjelaskan BBM yang memiliki tingkat oktan diatas 95 itu sudah cukup kompatibel untuk diaplikasikan pada kendaraan yang mengadopsi mesin euro 4.
Mesin tersebut dinilai mampu menghasilkan emisi gas buang yang lebih bersih dari jenis-jenis mesin sebelumnya.
Sehingga menurutnya wacana Pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap Bbm Pertamax yang memiliki oktan 92, tidak akan berpengaruh banyak dalam upaya menurunkan emisi dari kendaraan.
Pasalnya ron 92 sendiri dinilai belum cocok untuk pembakaran pada mesin euro 4.
"Daripada memberikan subsidi terhadap ron 92 yang tidak memiliki dampak terhadap polusi udara, maka lebih baik yang diberikan subsidi adalah ron 95," kata Fahmi.
Namun demikian, menurutnya pemerintah juga harus tetap memberikan pilihan kepada masyarakat dengan masih menjual bbm dengan kadar oktan yang rendah.
Paling tidak harga BBM yang punya oktan tinggi dan lebih bersih sudah punya harga yang kompetitif dibandingkan dengan jenis BBM lainnya.
"Konsumen yang menengah keatas atau ada kesadaran tentang lingkungan, mereka akan memilih menggunakan ron yang lebih tinggi, biarkan mekanisme pasar yang memilih, sehingga pemerintah tetap memberikan pilihan," pungkasnya.
(SLF)
