“Dan itu sesuai arahan Presiden, Pak Budi Ari (Menkominfo) sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga,” tegas Erick.
“Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong,” ujarnya.
Sebelumnya, BUMN di sektor telekomunikasi ini menjadi sorotan Komisi I DPR saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Kamis (27/6).
Saat itu, DPR menyebut ada kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan PDNS di Surabaya diretas.
(FAY)