AALI
12250
ABBA
190
ABDA
0
ABMM
3000
ACES
975
ACST
157
ACST-R
0
ADES
5950
ADHI
685
ADMF
8100
ADMG
179
ADRO
3200
AGAR
330
AGII
2000
AGRO
930
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
156
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1005
AKSI
280
ALDO
905
ALKA
294
ALMI
290
ALTO
208
Market Watch
Last updated : 2022/05/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
543.27
1.51%
+8.07
IHSG
6914.14
1.07%
+73.37
LQ45
1015.93
1.33%
+13.36
HSI
20112.10
-1.75%
-357.96
N225
26748.14
-0.94%
-253.38
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,358 / gram

Tenaga Honorer Tak Lanjut, MenPANRB Minta Instansi Beri Penghargaan Sesuai Kinerja 

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Selasa, 25 Januari 2022 13:31 WIB
MenPANRB Tjahjo Kumolo meminta agar instansi memberikan penghargaan yang sesuai bagi tenaga honorer yang nantinya tidak melanjutkan tugasnya.
Tenaga honorer (Ilustrasi)
Tenaga honorer (Ilustrasi)

IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo meminta agar instansi memberikan penghargaan yang sesuai bagi tenaga honorer yang nantinya tidak melanjutkan tugasnya. Seperti diketahui pemerintah menargetkan untuk menuntaskan masalah tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

Hal ini sebagaimana diatur pasal 99 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2018 tentang Manajemen PPPK. Dimana disebutkan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun.

“Sedangkan bagi yang tidak melanjutkan diharapkan instansi (kementerian/lembaga/pemda) yang bersangkutan untuk mempertimbangkan pemberian apresiasi dan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan instansi masing-masing,” katanya dikutip dari keterangan yang dibagikannya, Selasa (25/1/2022).

Dia mengatakan untuk penyelesaian tenaga honorer pada 2022 dan 2023 diharapkan instansi melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif. Sehingga didapat kebutuhan yang objektif baik CPNS maupun CPPPK untuk pemerintah menetapkan jumlah formasi yang dibutuhkan.

“Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun CPPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu tenaga honorer untuk pekerjaan dasar ke depan bisa dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau outsourcing.

“Untuk tenaga outsourcing (tenaga kebersihan, pramusaji, satuan pengaman) dan sebagainya bisa terus direkrut sesuai kebutuhan melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum,” pungkasnya. 

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD