Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menekankan, langkah pemerintah melakukan audit seluruh perusahaan di industri perkebunan kelapa sawit diharapkan sungguh-sungguh direalisasikan dan harus ada hasilnya.
Sebab, rencana pemerintah untuk melakukan audit sesungguhnya bukan yang pertama kali direncanakan dan dilakukan.
"Sebelumnya sudah ada instrumen kebijakan Moratorium Sawit selama tiga tahun yang tujuannya sama, untuk penundaan pemberian izin usaha perkebunan sawit sekaligus langkah evaluasi dan penegakan hukum," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (27/5/2022).
Ia mengungkapkan, selama ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan di lapangan serta upaya penegakan hukum yang tegas. Hal itu kata Darto, permasalahan di industri sawit selama ini belum menjadi prioritas sebelum permasalahan kelangkaan minyak goreng dan larangan ekspor CPO yang terjadi beberapa waktu belakangan.
Lebih lanjut, Darto menuturkan bahwa, pelaksanaan evaluasi izin, HGU dan realisasi 20% ini belum terlihat hasilnya, sejauh mana evaluasinya dan penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah selama 3 tahun Moratorium berjalan.
