AALI
8425
ABBA
540
ABDA
0
ABMM
1250
ACES
1310
ACST
246
ACST-R
0
ADES
2720
ADHI
885
ADMF
7675
ADMG
218
ADRO
1400
AGAR
368
AGII
1395
AGRO
2300
AGRO-R
0
AGRS
246
AHAP
68
AIMS
342
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3990
AKSI
422
ALDO
715
ALKA
292
ALMI
238
ALTO
320
Market Watch
Last updated : 2021/09/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
458.78
1.26%
+5.72
IHSG
6108.27
0.78%
+47.51
LQ45
862.18
1.23%
+10.45
HSI
24221.54
0.51%
+122.40
N225
29639.40
-0.67%
-200.31
NYSE
16184.50
0.1%
+16.33
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,240
Emas
814,120 / gram

Terkait Kebocoran 279 Juta Data Penduduk RI, BSSN Duga Permainan Orang Luar

ECONOMICS
Oktorizi Alpino/Sindonews
Sabtu, 29 Mei 2021 21:46 WIB
Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebutkan kebocoran data penduduk Indonesia dari data BPJS Kesehatan dilakukan oleh pemilik akun Kotz.
MNC Media

IDXChannel - Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiawan menduga kebocoran data penduduk Indonesia dilakukan oleh pemilik akun Kotz. Akun tersebut ditenggarai telah menjual data penduduk Indonesia yang berada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Anton mengatakan, dugaan sementara dari hasil penelusuran bahwa akun Kotz berada di luar struktural BPJS Kesehatan.

"Penelusuran sedang dilakukan oleh teman-teman di Bareskrim. Yang saya tahu terakhir, tapi ini jangan dijadikan patokan, yang saya tahu terakhir indikasi penelurusan terhadap akun itu ada di luar," kata Anton dalam diskusi virtual Trijaya FM, Sabtu (29/5/2021).

Menurutnya, untuk membuktikan dugaan ini pihak kepolisian tengah bekerja keras membuktikannya. Sebab itu, lanjut dia, pihaknya terus membantu memberikan bahan yang diperlukan tim penyidik Polri.

"Kita perlu tunggu lagi nanti dari teman-teman kepolisian, supaya kita tidak mengganggu proses penyelidikan," ujarnya.

Dikatakan Anton, sambil membantu proses penelusuran itu, pihaknya pun tidak tinggal diam. Saat ini, lanjut dia, BSSN tengah memperkuat sistem keamanan data di BPJS Kesehatan dan melakukan penelusuran terhadap teknis pengambilan data penduduk Indonesia.

"Apa sih teknisnya, apakah ini memang murni dari luar atau ada faktor internal, itu harus kita verifikasi untuk mengetahui detailnya," ucapnya.

Anton menuturkan, jika hasil penelusuran menunjukkan terjadi kelalaian dari internal BPJS Kesehatan yang menyebabkan 
data penduduk Indonesia bocor, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengambil langkah tegas.

"Jika ada kelalaian dari internal yang tidak menjalankan SOP dengan tepat itu terkena hukuman tentunya. Ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau kita lihat kalau terjadi kelalaian nanti bisa kena teman-teman di BPJS itu sanksi dari Menkominfo, mulai dari sanksi, denda, pemberhentian, sampai pencabutan izin," pungkasnya. 

(IND) 

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD