AALI
9300
ABBA
535
ABDA
6950
ABMM
1200
ACES
1265
ACST
252
ACST-R
0
ADES
2780
ADHI
920
ADMF
7675
ADMG
212
ADRO
1740
AGAR
370
AGII
1475
AGRO
2350
AGRO-R
0
AGRS
200
AHAP
69
AIMS
312
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
570
AKRA
4070
AKSI
434
ALDO
755
ALKA
228
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
457.34
-0.19%
-0.86
IHSG
6113.11
-0.15%
-9.38
LQ45
859.88
-0.17%
-1.43
HSI
24500.39
1.21%
+291.61
N225
30183.96
-0.19%
-56.10
NYSE
16599.80
0.37%
+60.65
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
797,200 / gram

Terkumpul Rp25 Juta, Uang Denda Pelanggar PPKM di Malang Disetor ke Kas Daerah

ECONOMICS
Avirisda M/Kontributor
Selasa, 14 September 2021 16:45 WIB
Denda pelanggar PPKM di Kota Malang Terkumpul Rp25 Juta selama tiga bulan penerapannya.
Denda pelanggar PPKM di Kota Malang Terkumpul Rp25 Juta selama tiga bulan penerapannya. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Denda pelanggar PPKM di Kota Malang Terkumpul Rp25 Juta selama tiga bulan penerapannya. Uang puluhan juta denda disetor ke kas daerah Kota Malang.

Denda ini merupakan yang diberikan kepada pelanggar PPKM baik dari denda administrasi saat penindakan operasi, maupun sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang setiap bulannya diadakan.

Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan, uang senilai Rp 25 juta yang disetorkan ke kas daerah ini terdiri dua jenis penindakan.

"Denda administrasi dari sidang tipiring Rp 15 juta, yang on the spot ditindak Satpol PP denda administrasi Rp 10 juta itu, tapi yang administrasi tetap masuknya ke Bank Jatim," kata Rahmat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa siang (14/9/2021).

Menurutnya, denda administrasi pada operasi penindakan diberikan berdasarkan aturan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 30 tahun 2020, dengan denda maksimal Rp 1 juta. Bila sidang tipiring yang dijatuhi sanksinya oleh hakim berdasarkan aturan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020.

"Kalau yang Perda itu maksimal dendanya Rp 500 ribu, kalau yang kecil - kecil dendanya ya Rp 100 ribuan. Kecuali kalau melanggar dua kali, dendanya dilipatgandakan, biasanya Rp 200 ribu jadi Rp 400 ribu," ungkapnya.

Berkaca pada penindakan sidang dan penegakan hukum yang dilakukan saat operasi, tak ada denda maksimal yang diberikan. 

"Kalau untuk operasi penindakan itu paling banyak Rp 300 ribu denda administrasinya, untuk sidang minimarket itu seingat saya Rp 400 ribu. Nggak sampai yang jutaan dendanya. Kami nggak mau memberatkan, hanya efek jera yang penting," bebernya.

Mayoritas dari pelanggar PPKM yang didenda datang dari para pelaku usaha kafe, kedai, rumah makan hingga angkringan yang jam operasional melebihi aturan, melebihi kapasitas maksimal pengunjung, dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Kafe kebanyakan yang didenda, karena melebihi jam operasional dan waktu puncaknya pengunjung, sehingga melebihi kapasitas. Kami sita barang bukti meja, kursi, atau kompor  atau identitasnya, dikasih surat untuk pembayaran denda ke Bank Jatim, baru ambil identitas atau barang bukti dan menunjukkan pembayaran denda, baru kami kasihkan," terangnya.

Namun Rahmat menegaskan, selama tiga bulan lebih PPKM sejumlah diterapkan, belum ada tempat usaha yang disegel secara permanen. "Kalau ditutup sementara iya, biasanya lima hari baru mereka bayar denda dan boleh buka. Mereka juga persuasif dan mengakui kesalahannya," jelasnya.

Selain tempat usaha yang menjadi sasaran, tercatat ada dua hajatan pernikahan warga yang dikenakan denda dan terpaksa dibubarkan. "Kalau yang hajatan warga itu kami beri denda Rp 100 ribu dan kami bubarkan, karena waktu PPKM level 4 tidak boleh ada resepsi," tukasnya. (TIA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD