Iqbal Dwi Purnama
Bambang mengungkapkan, salah satu alasan material konstruksi harus didatangkan dari luar. Sebab, konsep pembangunan IKN sendiri yang mempunyai komitmen untuk tidak merusak lingkungan, salah satunya aktivitas penambangan.
"Kami kalau di IKN melakukan moratorium segala macam pertambangan enggak boleh, karena kita mau jadi green area. Sehingga mereka memang harus cari dari luar, itu memang dari waktu ke waktu akan ada dinamika seperti itu," lanjutnya.
Pembangunan IKN memang bakal banyak melibatkan sektor swasta karena penggunaan APBN hanya berkontribusi 20% dari total proyeksi kebutuhan biaya sekitar Rp466 triliun. Beberapa pelaku usaha sektor swasta lokal sudah mulai melakukan groundbreaking sejak bulan September 2023, salah satunya adalah Pakuwon.
Ditemui secara terpisah, Presiden Direktur Pakuwon Jati (PWON) Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan, salah satu hambatan proses pembangunan di IKN adalah sulitnya mencari material. Hal itu akhirnya berdampak pada ongkos bangunan yang juga tidak murah.
"Kalau insentif saya kira oke, sudah cukup kalau menurut saya. Walau di sana bangun tidak murah ya, karena bahan bangunan kan dari luar pulau segala macam. Sehingga cost-nya lebih mahal saja," terang Stefanus.
(YNA)
