Tak hanya itu, kepala daerah juga bisa sambil terus membangun kerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian ESDM, dan lainnya. "Intinya adalah mempermudah perizinan Pertashop ini," imbau Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah agar gencar mensosialisasikan dan mendorong kepala desa supaya antusias menyambut program Pertashop. Para kepala daerah juga diminta untuk membantu kepala desa dalam memilih lahan yang tepat sebagai lokasi pembangunan unit Pertashop.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengapresiasi dukungan Kemendagri dalam percepatan Pertashop terutama dalam mempercepat proses perizinan dan memberikan perpanjangan dispensasi perizinan.
"Pertashop telah mendorong peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki lembaga penyalur resmi BBM dari 3.300 kecamatan, saat ini sudah 4.400 kecamatan. Artinya, jika sebelumnya baru 47% kecamatan yang sudah memiliki penyalur sendiri, saat ini meningkat menjadi 62% kecamatan di seluruh Indonesia," ujar Nicke.
Menurut Nicke, Pertamina mengemban amanah menjalankan UU Energi No 30 tahun 2007 sehingga bukan hanya menjaga kecukupan pasokan secara nasional, tapi juga memberikan kemudahan akses yang sama untuk seluruh masyarakat Indonesia.