Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengatakan, transisi energi dari berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke energi ramah lingkungan atau EBT (Energi Baru Terbarukan) membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Untuk melakukan transisi tersebut, setiap tahunnya negara hanya mampu berkontribusi sebesar 29% dari kebutuhan biaya per tahun Rp240 triliun untuk membangun sumber energi bersih.
"Kalau kita hitung sampai 2030 tidak kurang dari Rp240 triliun per tahun, itu gap kekurangannya. Artinya APBN dan beberapa existing facilities itu hanya maksimal 29%, sisanya harus kita cari," ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Indra Darmawan dalam konferensi pers virtual Global Future Fellows (GFF) 2022 bersama Fijar Foundation, Selasa (27/9/2022).
Meksi demikian, kata Indra, sebetulnya negara mempunyai ongkos untuk melakukan peralihan dari pengguna energi kotor ke energi bersih. Sebab setiap tahunnya negara saja mampu 'membakar' uang sebesar Rp500 triliun untuk subdisi energi.
"Kita punya duit enggak sih? Ya ada, karena hingga Rp500 triliun yang kita bakar setiap tahun untuk subsidi, bahkan angka untuk membangun IKN itu angka dari Bappenas mencapai Rp466 triliun," ujarnya.
"Jadi sebenarnya kita punya uangnya, asal mau, tetapi kan susah kalau kita gelontorkan uangnya, secara politis," sambung Indra.
Oleh karena itu, pemerintah sendiri yang harus mencari dana untuk menutup gap Rp240 triliun tersebut. Hal ini yang membuat implementasi wacana transisi energi menjadi lambat, sebab mencari pendanaan dari luar tidak mudah.
"Karena itu harus kita cari sumber yang lainnya, salah satunya pembiayaan dari deep equity, misalnya penerbitan sukuk, 3 sampai 5 tahun terakhir angkanya tidak lebih dari USD5 miliar penerbitan itu," Indra menambahkan.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah menuju net zero emission pada 2060 adalah mempensiunkan PLTU baru bara. Hal ini juga salah satu tantangan berat, yang mana banyak pengusaha besar di sana dan ongkosnya tidak murah.
"Tetapi kan kalau kita pensiunkan dini musti kita bayar, siapa yang bayar, itulah uang harus kita cari, kan kita juga tidak bisa langsung menyuruh tutup, kita baru mengeluarkan Perpresnya untuk tidak melakukan investasi baru di pembangkit batu bara," pungkas Indra.
(FAY)
