Selain itu, Sudin mengaku setiap anggota dewan yang tengah masuk masa reses, maka keluhan yang kerap diterima dari para petani adalah soal alokasi pupuk bersubsidi.
"Kami semua tahu, dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR tiap turun ke bawah pasti ditanyakan soal kelangkaan pupuk," kata Sudin.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Ali Jamil, mengatakan masalah utang pupuk tersebut terjadi karena adanya selisih harga pokok produksi (HPP) dengan harga jual pupuk subsidi.
"Kami berproses untuk membayarkan itu. Lagi-lagi ini terjadi karena perbedaan HPP dengan usulan awal HPP, maka semuanya harga disesuaikan, ini sebenarnya penyebabnya,” jelasnya.
“Insyaallah ini bulan 9 sudah clear secepatnya. Paling lambat ini dua minggu ini," sambungnya.
(FRI)