AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

UU ITE Batal Dicabut, Mahfud MD Buka Suara

ECONOMICS
Irfan Ma'ruf/Okezone
Jum'at, 11 Juni 2021 15:08 WIB
Kemenko Polhukam memutuskan untuk tidak mencabut Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
MNC Media

IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memutuskan untuk tidak mencabut Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Mahfud, keputusan tidak dilakukannya pencabutan UU ITE dilakukan setelah melakukan diskusi panjang bersama sejumlah elemen. Setidaknya ada 50 akademisi dan sejumlah elemen masyarakat termasuk korban ikut diajak diskusi sebelum mengambil keputsan tersebut.

"Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan FGD tidak kurang dari 50 orang akademisi dari termasuk NGO korban UU ITE, pelapor UU ITE, politisi, jurnalis baik erorangan maupun organisasi," jelasnya.

Kemudian dari hasil keputusan tersebut ada dua keputusan yang diambil oleh Menkopolhukam. Pertama surat keputusan bersama yang nantinya akan dikeluarkan oleh elemen Kominfo, Jaksa Agung, Kapolri ditandangani bersama. "Isinya pedoman implementasi isinya kriteria-kriteria yang sama," jelasnya.

Kemudian langkah kedua yakni revisi terbatas semantik secara redaksional namun substansif urinnya.

"Misalnya masalah kesusilaan Pasal 27 Ayat 1 UU. Sekarang ditegaskan pelaku yang bisa dijerat oleh pasal 27 Ayat 1 UU ITE terkait dengan konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niatmenyebar luaskan untuk diketahui oleh umum satu konten kesusuliaan. Jadi bukan orang yang melakukan tapi yang menyebarkan," pungkasnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD