Carlos Roy Fajarta Barus
Meski begitu, Puan menilai Pemerintah bisa menyiapkan opsi lain sesuai dengan kemampuan Negara. Apabila dirasa perekonomian masih belum bisa menutupi program booster vaksin, Pemerintah disebut bisa membuat program booster berbayar bagi kalangan menengah ke atas.
“Tapi prinsip yang utama, vaksin booster harus gratis karena vaksin adalah kebutuhan dasar rakyat yang merupakan tanggung jawab Negara,” tegas Puan.
Program booster vaksin diprioritaskan menyasar kelompok lansia peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan non-PBI. DPR RI berharap Pemerintah memperhatikan betul data peserta PBI BPJS Kesehatan, mengingat kelompok masyarakat ini paling sulit mendapatkan akses kesehatan.
“Pastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya,” pungkas Puan Maharani.
(NDA)
