AALI
12000
ABBA
184
ABDA
6250
ABMM
3050
ACES
980
ACST
157
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
685
ADMF
8075
ADMG
179
ADRO
3100
AGAR
330
AGII
1970
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
62
AIMS
242
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1020
AKSI
350
ALDO
905
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
206
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20171.27
0.29%
+59.17
N225
26677.80
-0.26%
-70.34
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,471 / gram

Varian Omicron Terus Mengancam, DPR Minta Kedatangan WNA Harus Dibatasi

ECONOMICS
Kiswondari Pawiro
Selasa, 30 November 2021 08:03 WIB
Jumlah kasus positif maupun meninggal dunia masih bertambah dan merebaknya kembali varian baru Covid-19 B.1.1.529 atau omicron dari Afrika Selatan
Varian Omicron Terus Mengancam, DPR Minta Kedatangan WNA Harus Dibatasi (FOTO:MNC Media)
Varian Omicron Terus Mengancam, DPR Minta Kedatangan WNA Harus Dibatasi (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menjelang libur Natal 2021 dan tahun baru 2022, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah pemerintah yang melakukan pembatasan sementara masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia. 

Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia masih bertambah dan merebaknya kembali varian baru Covid-19 B.1.1.529 atau omicron dari Afrika Selatan dan sudah terdeteksi di sejumlah negaram 

Menurutnya, sikap pemerintah memang harus tegas terhadap masuknya WNA sehingga menunjukkan sensivitas Pemerintah terhadap kondisi masyarakat. 

"Pemerintah masih membatasi sebagian aktivitas masyarakat dengan alasan Covid-19, maka sudah tepat jika Pemerintah juga melarang masuknya WNA. Ini bisa memperbaiki perspektif masyarakat terkait sensivitas Pemerintah terhadap masyarakat kecil yang sedang kesulitan ekonomi," kata Syarief kepada wartawan dikutip Selasa (30/11/2021). 

Namun, anggota Komisi I DPR ini menegaskan, pembatasan tersebut harus benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Jangan sampai adanya pembiaran WNA masuk di saat adanya pembatasamn itu. 

"Tentu kita mendukung kebijakan tersebut. Namun, jangan sampai kebijakan tersebut tidak tegas di lapangan seperti yang terjadi beberapa bulan sebelumnya saat dikeluarkan pelarangan masuknya WNA (WNA masih boleh masuk)," ungkapnya. 

Apalagi, berbagai kajian juga menunjukkan bahwa varian baru Covid-19 yang lebih ganas dan berpotensi masuk ke Indonesia dari luar negeri. Ada Delta, Mu, Dekta Plus, hingga kini Omicron, maka pelarangan terhadap masuknya WNA ke Indonesia sudah tepat tapi harus tegas pada level implementasi di lapangan. 

Dia juga menyebutkan, masuknya WNA ke suatu negara memang hal yang lumrah pada kondisi normal, namun harus dilarang selama dalam masa transisi dan munculnya varian baru ini. 

"Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi transisi setelag melewati gelombang kedua Covid-19. Kita juga berada di tengah merebaknya varian baru sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya. Salah satunya dengan pelarangan WNA masuk ke Indonesia," tegas Syarief. 

Dia menambahkan, pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi. Ketika Indonesia mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi karena mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat. 

"Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi varian baru yang datang dari luar," imbuhnya. 

"Pemerintah harus mengevaluasi implementasi protokol kesehatan di lapangan. Pemerintah juga harus menunjukkan ketegasan terhadap masuknya WNA sehingga potensi penyebaran varian baru semakin ditekan. Ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap langkah penanggulangan Pandemi Covid-19," pungkas mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD