sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Wacana Harga BBM Subsidi Naik, DPR: Makin Memberatkan Masyarakat 

Economics editor Bachtiar Rojab
24/08/2022 06:18 WIB
Anggota DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengkritisi wacana kenaikan harga BBM subsidi.
Wacana Harga BBM Subsidi Naik, DPR: Makin Memberatkan Masyarakat  (Dok.MNC)
Wacana Harga BBM Subsidi Naik, DPR: Makin Memberatkan Masyarakat  (Dok.MNC)

IDXChannel - Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin turut mengkritisi adanya wacana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut justru akan menambah penderitaan rakyat. 

Didi mengatakan, Ia menolak keras adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Menurut Didi, selain terlihat semena-mena, kebijakan tersebut akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat

"Terkait rencana pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, Fraksi Partai Demokrat menolak wacana tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, agar jangan membebani masyarakat," ujar Didi dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022). 

Lebih lanjut, Didi menuturkan, bila mana wacana tersebut terjadi, maka laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM yang juga akan menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok.

"Inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan," paparnya. 

Didi menambahkan, dampak kenaikan BBM tidak hanya berlangsung pada sektor ekonomi. Tetapi, kata Didi, hal itu juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat di Indonesia.

"Kenaikan BBM juga akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang menambah tingkat kemiskinan Indonesia, serta menganggu pemulihan daya beli," ucapnya. 

"Tentunya hal ini akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19," sambungnya. 

Meskipun, kata Didi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencatatkan dua surplus yakni neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia (NPI), namun pihaknya meminta pemerintah tidak terlena begitu saja.  

Halaman : 1 2
Berita Rekomendasi

Berita Terkait
Advertisement
Advertisement