AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Wacana Rumah Dinas Anggota DPR/MPR Diambil Alih, Ini Penjelasan DJKN Kemenkeu

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Jum'at, 20 Agustus 2021 15:18 WIB
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  menggodok  rencana mengambil alih  rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
Wacana Rumah Dinas Anggota DPR/MPR Diambil Alih, Ini Penjelasan DJKN Kemenkeu (Dok.MNC Media)
Wacana Rumah Dinas Anggota DPR/MPR Diambil Alih, Ini Penjelasan DJKN Kemenkeu (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  menggodok  rencana mengambil alih  rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan  bukan mengambil alih rumah dinas dari anggota DPR. Tapi, Kementerian Keuangan dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk membahas solusi jika anggota DPR tidak menggunakan rumah dinasnya.

"Jadi memang beberapa bulan lalu kami dipanggil BURT. Bukan kemenkeu mengambil alih rumah dinas  DPR tapi BURT  ada enggak cara yang lebih haik dari  pada anggot DPR  selain  disediakan rumah dinas itu masih diproses," kata Rionald dalam video virtual,

Dia menekankan terdapat opsi dimana jika anggota DPR tidak diberikan rumah dinas maka bakal diberikan tunjangan.

"Pada dasarnya kalamu kami  DJKN  ini kami kira-kira ada di hilir. Hulunya di Dirjen Anggaran . Ini masih proses Apakah disediakan rumah dinas atau tunjangan. Ini masih di proses diskusikan.  Terhadap perumahan biar enggak double akan dikembalikan dari DPR ke Kementerian Keuangan," tandasnya.

Saat ini,  575 anggota DPR periode 2019-2024 diperbolehkan menempatkan rumah jabatan anggota yang ada di Kalibata dan Ulujami, namun sayangnya tidak semua anggota DPR tersebut menempati rumah dinas tersebut, bahkan ada pula yang bukan anggota DPR menikmati fasilitas negara tersebut walaupun seizin anggota.

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui ada wacana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hendak mengambil alih rumah dinas anggota DPR RI.

Baidowi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait mekanisme yang lebih tepat apabila rumah dinas DPR diambil alih. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD