Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Wakil Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Dany Amrul Ichdan memaparkan delapan strategi penting untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan mengeluarkan Indonesia dari jebakan middle-income trap.
Dany menuturkan, target pertumbuhan 8 persen ini dinilai sangat ambisius, mengingat ekonomi Indonesia hingga kuartal III-2025 masih tumbuh 5,04 persen (yoy). Sepanjang kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,12 persen, sehingga lompatan hampir 3 persen memerlukan perubahan struktural besar.
"Satu hal penting adalah perlunya orkestrasi dalam pengambilan keputusan, dalam regulasi, dan bagaimana kita mengunci keberpihakan lewat standardisasi. Produk Indonesia hanya bisa menjadi champion kalau ada keberpihakan yang dikunci lewat standar teknis dan aturan yang kuat," ujarnya dalam peluncuran buku 'Indonesia Naik Kelas' di Financial Hall Graha CIMB, Jakarta, ditulis pada Minggu (23/11/2025).
Dany menegaskan, pertumbuhan 8 persen bukan sekadar target makro, melainkan desain struktural yang harus ditopang industrialisasi lintas sektor, kebijakan fiskal yang kompetitif, serta kepemimpinan nasional yang mampu mengorkestrasi kebijakan secara konsisten.
Secara teknis, Dany memaparkan pendekatan Industrial Policy 2.0, yaitu hilirisasi yang tidak hanya fokus pada pengolahan bahan mentah, tetapi juga mendorong co-produksi teknologi, domestikasi inovasi, serta penguasaan rantai nilai global.
Hal ini, kata dia, sejalan dengan peta jalan hilirisasi nasional yang mencakup 28 komoditas strategis dengan potensi investasi mencapai USD618,1 miliar, dan peluang penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja.
"Kita harus membuat roadmap industrialisasi, kita harus mengerti mana yang jadi strengthening core kita. Strengthening core kita itu ada di upstream kalau di pertambangan. Jangan sampai kita kuat di upstream tapi justru dikuasai asing. Kalau ada investor, kita harus develop dulu yang upstream, baru kita kerja sama di midstream dan downstream-nya," katanya.
Menurutnya, ada delapan akselerator sistem ekonomi baru yang harus dibangun jika Indonesia ingin mencapai status negara industri maju. Racangan ini selaras dengan skenario Bappenas yang menyebut pertumbuhan 8 persen dapat dicapai melalui akselerasi industrialisasi, peningkatan produktivitas, dan investasi berskala besar.
"Delapan akselerator ini bukan hanya kebijakan, tetapi sistem kehidupan ekonomi baru yang menuntun Indonesia menjadi negara industri maju," kata Dany.
Dany mengungkapkan delapan akselerator pertumbuhan ekonomi 8 persen yang tertaung dalam buku terbarunya berjudul 'Indonesia Naik Kelas', yang menjadi peta jalan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode 2025-2033. Berikut rinciannya:
1. Investasi Berkualitas
Mengutamakan investasi jangka panjang dan berteknologi tinggi. Pemerintah menargetkan realisasi investasi Rp13.000 triliun dalam lima tahun untuk menopang pertumbuhan 8 persen.
2. Kawasan Industri & Klaster Ekonomi
Transformasi kawasan industri menjadi pusat riset, inovasi, dan integrasi logistik. Tren investasi hilirisasi juga semakin kuat, tercermin dari kenaikan realisasi sebesar 58,1 persen (yoy) hingga September 2025, menjadi Rp431,4 triliun.
3. Infrastruktur & Logistik Cerdas
Pembangunan konektivitas antardaerah berbasis data real-time untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
4. Optimalisasi Belanja Negara
Reorientasi anggaran ke sektor produktif seperti riset, hilirisasi, dan penguatan industri substitusi impor.
5. Reformasi Fiskal Pro-Kompetisi
Harmonisasi insentif fiskal dan tarif pajak berbasis daya saing industri untuk menarik investasi kelas dunia dan memperkuat industri nasional.
6. Ekspor Bernilai Tambah
Diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Asia Selatan, dan emerging markets untuk memperluas akses sekaligus memperkuat daya tawar produk Indonesia.
7. Pasar Domestik Inklusif
Membangun pasar yang mendorong konsumsi produktif dan memperluas peran UMKM dalam rantai nilai industri. Saat ini konsumsi domestik masih menjadi penyumbang terbesar PDB, sekitar 53–54 persen, sehingga menjadi basis penting dalam transformasi ekonomi.
8. Kepemimpinan Orkestratif
Sinkronisasi kebijakan antarkementerian melalui model tata kelola yang adaptif. Pemerintah sebelumnya menegaskan kepemimpinan yang terkoordinasi diperlukan agar transformasi ekonomi berjalan simultan.
(Dhera Arizona)
