Wakil Ketua Komisi KPK Kena Sanksi Potong Gaji, DPR: Cuma Jadi Tertawaan Publik

IDXChannel - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut sanksi pemotongan gaji pada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar karena terbukti melakukan pelanggaran etik hanya akan menjadi bahan tertawaan publik.

Arsul kemudian menegaskan, sanksi berat yang seharusnya diberikan itu berupa penonaktifan atau pemberhentian sementara hingga tetap.

Baca Juga:

Bupati Probolinggo dan Suami Ditahan KPK

“Mestinya sanksi berat untuk pelanggaran berat itu penonaktifan atau pemberhentian sementara atau tetap. Kalo cuma potong gaji pokok disebut sebagai sanksi berat, maka ini akan jadi bahan tertawaan publik yang akan menjatuhkan martabat KPK sebagai lembaga penegak hukum,” kata Arsul kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Oleh karena itu, Arsul menyarankan agar  Dewan Pengawas (Dewas) KPK merubah aturan sanksi kode etik.  Di mana memindahkan terkait pemotongan gaji atau pendapat dari sanski berat.

Baca Juga:

Terapkan AKHLAK, Pertamina dan KPK Bersinergi untuk Berantas Korupsi

“Pindahkan sanksi terkait pemotongan gaji atau pendapatan itu dr sanksi berat,” ujarnya.