Binti Mufarida
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kawasan itu bakal memenuhi suplai pangan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur.
Letak geografis yang dekat dengan IKN bakal menjadikan KPN di Sulteng punya peran penting untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan KPN harus ditata dengan baik, sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
“Terkait tata ruang dan wilayah, harus tetap memenuhi kaidah-kaidah lingkungan dan hukum, serta kesesuaian tata ruang wilayah, baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Donggala,” tegas Wapres dalam keterangannya saat melakukan Peresmian dan Penanaman Perdana di KPN, Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu (4/10/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, tata ruang yang bagus salah satunya dapat didukung dengan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang proses tanam hingga pendistribusian nantinya, baik ke IKN maupun ke seluruh wilayah Indonesia.
“Perlunya pembangunan infrastruktur guna mendukung distribusi pangan ke IKN, seperti jalan dan jembatan dari daerah penghasil pangan ke pelabuhan, maupun infrastruktur transportasi laut,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres pun mengingatkan, bahwa keberhasilan pengelolaan KPN untuk mewujudkan ketahanan pangan bukanlah kerja mandiri. Melainkan, kerja bersama dengan seluruh pihak terkait juga masyarakat agar cita-cita mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dapat tercapai.
“Untuk itu, guna mendukung pembangunan Kawasan Pangan Nusantara, saya minta dilakukan kerja sama dan sinergitas multipihak, khususnya untuk mendukung suplai pangan di IKN,” pintanya Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berpesan, agar pengembangan KPN tidak melupakan masyarakat sekitar yang berada di dekat lokasi. Lebih dari itu, keberadaan KPN diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Donggala pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
“Saya menaruh harapan, agar pembangunan dan pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara melibatkan masyarakat setempat melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau korporasi petani, serta tetap mengedepankan keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal,” pungkasnya.
(FRI)
