Shelma Rachmahyanti
IDXChannel - Sampai dengan akhir September 2021, posisi utang pemerintah mencapai Rp6.711,52 triliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar besaran utang tersebut jangan diartikan negatif.
Berikut fakta-fakta utang RI tembus Rp6.711 triliun yang dirangkum di Jakarta, Senin (15/11/2021):
BACA JUGA:
Sri Mulyani Blak-blakan Utang RI Bengkak Jadi Rp6.711 Triliun: Sudah Sampaikan ke Rakyat
1. Keputusan Melakukan Utang Sudah Koordinasi dengan DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal kondisi utang Pemerintah. Menurutnya, dalam mengambil keputusan untuk melakukan utang sudah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, utang ini dilakukan dalam mengurangi tekanan Covid-19 terhadap masyarakat kecil.
BACA JUGA:
Wamen BUMN Sebut Nasib Utang Garuda (GIAA) di Tangan Kreditur Asing
"Kalau penerimaan kurang untuk membiayai belanja yang begitu banyak, berarti kita ada defisit atau kurang, maka kekurangannya dibiayai pakai utang. Utangnya berapa dan dari mana saja, itu semua dibahas dengan DPR sebagai wakil rakyat. Jadi kita sebelum membuat utang secara tidak langsung menyampaikan ke rakyat melalui wakil-wakil tersebut," kata Sri Mulyani dalam video virtual.
2. Bukan Sesuatu yang Diartikan Negatif
BACA JUGA:
Tangani Utang Garuda (GIAA) Rp139 Triliun, Tim Erick Thohir Lakukan Efisiensi Ini
Sri Mulyani menjelaskan, utang bukan sesuatu yang diartikan negatif. Utang boleh dilakukan asal pengelolaan dan pembayarannya juga dilakukan dengan tepat.
"Bukankah utang itu jelek, nah untuk apa?Ada yang tanya, bu, kalau belanjanya saja dikurangi bisa? Bisa saja tapi kalau penerimaan kurang memang harus berutang," katanya.
3. Faktor Pendapatan yang Kurang, tetapi Belanja Negara Tetap Banyak
Utang Indonesia telah mencapai angka Rp6.711,52 triliun per September 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebut utang datang karena faktor pendapatan yang kurang, tetapi belanja negara tetap banyak.
“Kalau penerimaan kurang untuk membiayai belanja yang begitu banyak, berarti kita ada defisit atau kurang, maka kekurangannya dibiayai pakai utang. Utangnya berapa dan dari mana saja, itu semua dibahas dengan DPR sebagai wakil rakyat. Jadi kita sebelum membuat utang secara tidak langsung menyampaikan ke rakyat melalui wakil-wakil tersebut," kata Sri Mulyani dalam video virtual.
4. Ekonom Sebut Sudah Lampu Merah
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, utang negara Indonesia sudah pada tahap memprihatinkan. “Utang negara kita ini bisa disebut sudah lampu merah, artinya sudah warning. Rasio utang pada PDB bisa meningkat juga ke depannya,” katanya saat dihubungi MNC Portal.
Lebih lanjut, Bhima menuturkan, yang perlu diantisipasi ketika pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar terlebih penuh tantangan untuk mereduksi APBN, mau tidak mau jumlah utangnya akan bertambah.
Sebab, sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 belum usai dan dalam penanganannya masih membutuhkan dana yang tidak sedikit. Adapun hal ini akan memperlebar rasio utang pemerintah ke tingkat 70% PDB atau bahkan hingga 80% PDB dalam 2 sampai 3 tahun ke depan.
