AALI
10850
ABBA
73
ABDA
6950
ABMM
745
ACES
1565
ACST
358
ACST-R
0
ADES
1680
ADHI
1320
ADMF
8450
ADMG
174
ADRO
1180
AGAR
418
AGII
1270
AGRO
1215
AGRO-R
0
AGRS
805
AHAP
61
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
302
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
492
AKRA
3400
AKSI
765
ALDO
440
ALKA
238
ALMI
250
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/03/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.51
-0.71%
-3.59
IHSG
6258.75
-0.51%
-32.05
LQ45
941.36
-0.75%
-7.11
HSI
29098.29
-0.47%
-138.50
N225
28864.32
-0.23%
-65.79
NYSE
14959.41
-1.58%
-239.78
Kurs
HKD/IDR 1,843
USD/IDR 14,300
Emas
778,890 / gram

14 Persen Wilayah Kalsel Jadi Wilayah Pertambangan

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Senin, 25 Januari 2021 09:00 WIB
Kementerian ESDM menyatakan terdapat 212 perizinan pertambangan di wilayah Kalsel sampai 2021. Jumlah tersebut setara dengan 14% dari wilayah Kalsel.
14 Persen Wilayah Kalsel Jadi Wilayah Pertambangan (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan terdapat 212 perizinan pertambangan di Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai Januari 2021. Total luas izin pertambangan itu mencapai 14 persen dari wilayah Kalsel.

Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Lana Saria, melalui keterangannya, seperti dikutip IDX Channel (25/1/2021).

"Luas lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan sangat kecil," jelas Lana, dalam keterangan resminya.

Menurutnya, pembukaan lahan pertambangan di salah satu daerah terdampak banjir yakni Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, hanya 4,3 persen dari total luas wilayah izin pertambangan. Selain itu, kata Lana, pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan juga kepada pelaku usaha pertambangan.

"Diharapkan akan berdampak positif pada meningkatnya kemampuan DAS, tegasnya.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2020 tercatat realisasi reklamasi pascatambang mencapai 9.694 ha atau melampaui target sebesar 7.000 ha. Realisasi tahun lalu juga melebihi capaian tahun 2019 yang sebesar 7.626 Ha.

Lana mengatakan, Kementerian ESDM menargetkan reklamasi pascatambang mencapai 7.025 Ha pada 2021.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi pendanaan jaminan reklamasi dan pascatambang tahun 2020 meliputi pemenuhan penempatan jaminan reklamasi mencapai 93,42 persen dan pemenuhan penempatan jaminan pascatambang sebesar 92,68 persen.

Lana menegaskan sesuai Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010, maka sanksi adminsitrasi bakal dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan reklamasi, jaminan pascatambang, dan pelaksanaan reklamasi.

"Sanksi adminsitrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin," ujarnya.

Ketentuan ini kembali disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dimana pemegang IUP/IUPK wajib melaksanakan reklamasi hingga tingkat keberhasilan 100 persen.

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD