AALI
10025
ABBA
410
ABDA
0
ABMM
1450
ACES
1335
ACST
244
ACST-R
0
ADES
3020
ADHI
1070
ADMF
7800
ADMG
212
ADRO
1715
AGAR
0
AGII
1470
AGRO
2190
AGRO-R
0
AGRS
180
AHAP
67
AIMS
482
AIMS-W
0
AISA
210
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
800
AKRA
4010
AKSI
0
ALDO
1010
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.79
0.08%
+0.39
IHSG
6635.53
0.41%
+27.24
LQ45
951.82
0.12%
+1.14
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,228
Emas
818,411 / gram

Awasi Harga Mahal, Luhut Minta Menkes Pantau Produsen Obat Covid-19

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Selasa, 06 Oktober 2020 13:45 WIB
Luhut Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) minta Menkes Terawan mengawasi produsen obat Covid-19.
Awasi Harga Mahal, Luhut Minta Menkes Pantau Produsen Obat Covid-19. (Foto: Ist)
Awasi Harga Mahal, Luhut Minta Menkes Pantau Produsen Obat Covid-19. (Foto: Ist)

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) minta Menkes Terawan mengawasi dan memantau produsen obat covid-19 dalam negeri agar tidak memainkan harga jual di pasaran.

“Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya saya minta jangan buat harga yang terlalu tinggi, sesuai kewajaran saja karena ini masalah kemanusiaan dan tolong perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini,” tegasnya dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, pada Senin (5/10/2020).

Pemerintah, menurut Menko Luhut telah memiliki kumpulan data mengenai harga obat berbasis Free on Board (harga barang di tempat asal) dari negara-negara eksportir seperti India, Tiongkok dan Jerman.

“Database ini akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid19 yang ada di pasar, dan saya minta pak Terawan (Menkes) untuk mengawasi secara ketat hal ini,” katanya.

Kebijakan ini sangat perlu dilakukan khususnya untuk obat-obat yang bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri atau obat yang masih belum mampu diproduksi dalam negeri. “Saya titip agar pak Terawan dan Prof. Kadir (Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan) cek lagi harga di pasaran dan obat mana yang bisa segera diproduksi dalam negeri,” pesan Menko Luhut serius.

Dia meminta agar Kemenkes memastikan ketersediaan obat-obatan Covid19 paling tidak hingga akhir tahun ini. Menurut Menko Luhut, timnya masih menemukan beberapa rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk memperoleh Favipiravir, Remdesivir dan Actemra.

“Saya ingin agar kelangkaan ini bisa segera diselesaikan. Saya akan cek secara regular terkait hal ini, pokoknya jangan sampai ada orang mati karena tidak memperoleh obat tepat waktu,” ingatnya lagi.

Kemudian, Menko Luhut juga minta Kementerian BUMN turut memastikan ketersediaan obat-obatan Covid19 ini. Selain itu, agar tidak terjadi pemesanan ganda, diapun meminta agar Kementerian BUMN melakukan sinkronisasi kebijakan pemesanan obat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya melihat Kemenkes sudah mengalokasikan anggaran untuk ini, namun pemerintah daerah melalui APBD juga menganggarkan. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi anggaran antara pusat dan daerah dalam pengadaan obat ini,” tukasnya.

Menkes Terawan melaporkan bahwa pengadaan obat dan alat kesehatan sesuai protokol standar penanganan pasien Covid 19 sudah dilakukan sesuai jadwal dan alokasi kebutuhan. Namun demikian, dia mengakui bahwa untuk pengadaan alat masih belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri.

“Untuk Alkes High Nasal canulla untuk sementara produsen dalam negeri hanya mampu menyediakan 300 alat, sedangkan 1000 alat sisanya masih saya cari dari luar negeri,” bebernya kepada Menko Luhut.

Menanggapi laporan tersebut, Menko Luhut menegaskan agar Menkes Terawan terus mendorong pengadaan alat dari dalam negeri dulu baru impor bila memang kondisi mendesak.

Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi yang juga hadir dalam rakor itu menjawab bahwa asosiasi telah siap mendukung kebijakan pemerintah. “Kami mendukung target dari pemerintah untuk pengadaan obat dalam negeri meskipun sebelumnya sudah ada perusahaan-perusahaan farmasi besar sudah terlebih dulu melangkah,” pungkasnya.

Hadir pula dalam rakor Ketersediaan dan Kewajaran Harga Obat/Farmasi untuk Covid 19 ini antara lain Wamen BUMN Budi Sadikin, wakil dari BPOM, Kalbe Farma, Tempo Scan Pasifik serta Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit (RS) Persahabatan Erlina Burhan. (*)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD