AALI
9500
ABBA
274
ABDA
0
ABMM
2420
ACES
705
ACST
167
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
765
ADMF
8175
ADMG
174
ADRO
3080
AGAR
316
AGII
2310
AGRO
850
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
84
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
146
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1615
AKRA
1180
AKSI
272
ALDO
770
ALKA
296
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.01
-0.11%
-0.58
IHSG
7086.85
0.03%
+2.19
LQ45
1007.14
-0.07%
-0.66
HSI
20045.77
-0.77%
-156.17
N225
28249.24
0.26%
+73.37
NYSE
15273.23
0.32%
+49.03
Kurs
HKD/IDR 675
USD/IDR 14,929
Emas
853,771 / gram

BEI Kaji Penerapan SPAC di Pasar Modal

MARKET NEWS
Aditya Pratama
Kamis, 01 April 2021 09:07 WIB
Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah melakukan kajian terkait regulasi yang mengatur Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di Indonesia. 
BEI Kaji Penerapan SPAC di Pasar Modal (FOTO: MNC Media)
BEI Kaji Penerapan SPAC di Pasar Modal (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah melakukan kajian terkait regulasi yang mengatur Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di Indonesia. 

SPAC sendiri merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan potensi initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana.

SPAC adalah sebuah perusahaan yang didirikan secara khusus untuk menggalang dana melalui IPO dengan tujuan melakukan merger, akuisisi, atau pembelian saham perusahaan terhadap satu atau lebih perusahaan.

Saat ini, penerapan tersebut telah dilakukan di berbagai bursa global, salah satunya di Amerika Serikat.

"Saat ini BEI dalam tahapan kajian dan diskusi dengan beberapa pihak stakeholders terkait untuk mendapatkan referensi pengaturan SPAC dimaksud," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021).

Nyoman menambahkan, pada proses penyusunan peraturan, BEI perlu mempertimbangkan kesesuaian penerapan peraturan berdasarkan perbandingan yang dilakukan atas best practice di Bursa lain.

"Selain itu, kami tentunya juga mengkaji beberapa hal seperti aspek corporate governance, perlindungan investor publik, dan kesesuaian peraturan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia," ucapnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD