AALI
10425
ABBA
424
ABDA
0
ABMM
1500
ACES
1405
ACST
282
ACST-R
0
ADES
2550
ADHI
1185
ADMF
7975
ADMG
228
ADRO
1860
AGAR
346
AGII
1515
AGRO
2010
AGRO-R
0
AGRS
204
AHAP
64
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
240
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
635
AKRA
4280
AKSI
430
ALDO
705
ALKA
234
ALMI
234
ALTO
308
Market Watch
Last updated : 2021/10/15 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
517.26
-0.05%
-0.28
IHSG
6633.34
0.11%
+7.22
LQ45
972.21
-0.05%
-0.45
HSI
25330.96
1.48%
+368.37
N225
29068.63
1.81%
+517.70
NYSE
16744.29
1.4%
+231.13
Kurs
HKD/IDR 1,817
USD/IDR 14,150
Emas
812,528 / gram

BI Perkuat Akses Sistem Pembayaran, Upaya Optimalisasi Peluang Inovasi Digital

MARKET NEWS
Fahmi Abidin
Jum'at, 08 Januari 2021 12:45 WIB
Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
BI Perkuat Akses Sistem Pembayaran, Upaya Optimalisasi Peluang Inovasi Digital. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Guna memperkuat aturan mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (access policy). Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2021.

Ditegaskan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran didasarkan pada pendekatan berbasis aktivitas dan risiko sehingga tidak bersifat diberlakukan sama untuk semua (one size fits all), khususnya dalam access policy dan penyelenggaraan sistem pembayaran serta pengawasan oleh BI.

“PBI ini antara lain memperkuat aturan mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (access policy), penyelenggaraan sistem pembayaran hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (exit policy), fungsi BI di bidang sistem pembayaran, pengelolaan data secara terintegrasi, dan perluasan ruang uji coba inovasi teknologi,”ujar Erwin Haryono di Jakarta (8/1/2021).

Selain itu, pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran juga mengedepankan principle-based regulation dan mendorong optimalisasi penguatan fungsi Self Regulatory Organization (SRO).

Penerbitan ketentuan ini merupakan wujud implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satu inisiasinya adalah mengintegrasikan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan yang diawali dengan reformasi pengaturan sistem pembayaran.

Tujuan penerbitan ketentuan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran guna menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Secara umum, reformasi pengaturan diarahkan untuk menata kembali struktur industri sistem pembayaran, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

Pokok-pokok yang diatur dalam PBI Sistem Pembayaran antara lain

i) visi sistem pembayaran Indonesia,

ii) kewenangan BI di bidang sistem pembayaran,

iii) tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan sistem pembayaran,

iv) komponen sistem pembayaran,

v) penyelenggara jasa sistem pembayaran,

vi) perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan penetapan Penyelenggara Infrastruktur sistem pembayaran (PIP),

vii) Aktivitas PJP, PIP, dan Penyelenggara Penunjang,

viii) inovasi teknologi sistem pembayaran,

ix) pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran

x) serta pengelolaan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran.

Penerbitan PBI Sistem Pembayaran akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi reformasi pengaturan. Pada saat PBI ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pembayaran di BI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini. (*)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD