Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk segera merampungkan proses divestasi 51 persen PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Proses divestasi dinilai sangat penting dilakukan guna mengembalikan kendali atas sumber daya tambang, khususnya nikel, milik INCO ke dalam penguasaan Indonesia.
"Kami ingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), terkait kesimpulan Rapat Kerja dengan Komisi VII tanggal 13 Juni 2023, di mana disepakati agar Negara, dalam hal ini diwakili oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), harus menjadi (pemegang) saham pengendali, guna mendapatkan hak pengendalian operasional dan keuangan yang selama ini masih dikuasai oleh PT Vale Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi, pekan lalu.
Menurut Bambang, selama ini pihak INCO telah menguasai sumber daya Indonesia selama lebih dari 55 tahun.
Karenanya, DPR RI mendesak agar pencatatan sumber daya dan cadangan serta aset Vale Indonesia harus dibukukan dalam kekayaan Negara Indonesia.
Pasalnya, dengan saat ini kepemilikan saham mayoritas INCO masih dikuasai oleh Vale Canada Limited (VCL), maka seluruh aset INCO, terutama soal nikel milik bumi Sulawesi tersebut, masih tercatat di Kanada.
"Sudah semestinya Menteri ESDM mendukung langkah Presiden Jokowi, yang selalu mengedepankan kedaulatan dan kemandirian energi kita," tutur Bambang.
Bambang menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menorehkan catatan sejarah Indonesia dengan telah menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia dan mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari Cevron (Riau).
Sehingga, Bambang menilai bahwa divestasi Vale Indonesia ini juga bakal menambah legacy dan prestasi di era kepemimpinan Jokowi.
"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi atas kebijakan yang berani dan berpihak kepada bangsa Indonesia atas penguasaan Freeport Indonesia dan Blok Rokan. Dan kini kami berharap keberpihakan tersebut akan kembali dilakukan untuk penguasaan Vale Indonesia oleh Negara," ungkap bambang.
Terlebih, lanjut Bmabang, Jokowi selama ini juga sangat concern terhadap upaya hilirisasi industri, terutama di sektor tambang.
Bambang menilai sudah waktunya kini penguasan atas INCO dapat kembali ke negara, setelah 55 tahun beroperasi dan menguasai sumber daya Indonesia.
"Kami menilai sudah cukup PT Vale Indonesia Tbk menguasai sumber daya Indonesia. Mereka sudah beroperasi di Indonesia selaa 55 tahun. Jadi sekarang saatnya kembali ke negara," tegas Bambang.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, pada akhir pekan lalu menyatakan bahwa wajar saja bila VCL sebagai induk usaha bakal tetap memegang operasional INCO.
Arifin beralasan lantaran selama ini perusahaan tersebut telah terbukti memiliki kompetensi yang cukup mumpuni dan dapat diandalkan
"Operasi ya, karena kan pengoperasian pertambangan ya mereka kan unggul ya, jadi kalau mengenai keuangan, nanti akan diselesaikan antara kedua belah pihak," ujar Arifin, saat itu.
Yang jelas, menurut Arifin, proses pembahasan divestasi sejauh ini masih terus berjalan dan sudah ada titik temu antara pihak Vale Indonesia dan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) selaku holding BUMN yang menjadi representasi pemerintah dalam proses divestasi.
"Mereka masih terus berproses, dan Saya bisa bilang sudah ada titik temu," tutur Arifin.
Sementara, dalam perkembangan lainnya, Induk INCO, yaitu Vale SA yang berbasis di Brasil, telah menyepakati penjualan 13 persen saham Vale Base Metals Limited (VBM) senilai USD3,4 miliar, atau sekitar Rp51 triliun.
Sebanyak 10 persen akan diambil lembaga investasi Arab Saudi Public Investment Fund (PIF), dan perusahaan tambang Arab Saudi Maaden.
Secara bersamaan Vale juga akan menjual tiga persen saham VBM kepada perusahaan investasi bernama Engine No 1.
Berkantor pusat di Toronto, Kanada, Vale Base Metals adalah salah satu produsen logam grup nikel, tembaga, kobalt, dan platinum. Salah satu anak usaha Vale Base Metals adalah PT Vale Indonesia Tbk (INCO) melalui Vale Canada Limited.
Menurut Juru Bicara Kementerian Industri Kanada, Sean Benmor, sebagaimana dilansir Bloomberg, Pemerintah Kanada telah menyatakan bahwa akan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap jenis investasi ini.
"Pemerintah menganggap serius tanggung jawabnya untuk melindungi keamanan nasional dan bertindak tegas bila diperlukan," ujar Benmor. (TSA)
