"Sebagai contoh Moto GP yang diselenggarakan bulan Oktober berhasil meningkatkan dampak ekonomi di atas Rp8 triliun dan NTB sendiri menjadi penyumbang pergerakan terbesar bisnis di bulan Oktober, ini karena ada satu event yang menjadi event unggulan. Nah kita berharap ratas ini akan segera ditetapkan Perpres di 2024 dana pariwisata bisa dioperasikan," kata dia.
Jokowi juga memberikan arahan kepada jajarannya agar dana kepariwisataan Indonesia tersebut dapat dikelola penuh dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian.
Dia juga berpesan agar jajarannya mampu menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga kunjungan wisatawan meningkat.
"Arahan Bapak Presiden arah kelembagaan ini tentunya akan dikelola penuh dengan tata kelola yang baik, secara hati-hati akan memilih event-event kualitas dunia yang akan nanti meningkatkan perekonomian lokal maupun juga nasional sehingga pemerintah memiliki daya saing yang meningkat dari segi bidding untuk beberapa event besar, mulai dari MICE dan event-event dunia lainnya," katanya.
Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan bahwa untuk mengelola dana kepariwisataan Indonesia tersebut, pemerintah tidak akan membuat lembaga baru, melainkan akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Seperti dana kebudayaan, dana kepariwisataan juga akan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kepariwisataan.