Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) telah memulai rangkaian proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dengan menjalani tahapan penawaran awal (bookbuilding).
Dimulai sejak Rabu (1/2/2023) lalu, tahapan awal tersebut akan berakhir pada hari ini, Kamis (9/2/2023), sembari perusahaan menantikan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperkirakan bakal didapat pada Kamis (16/2/2023) mendatang.
Namun demikian, meski proses telah mulai berjalan, proses IPO PGE rupanya juga memantik penolakan dari sebagian pihak, yang menilai proses tersebut merupakan langkah terselubung untuk melakukan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berikut entitas anak usahanya.
Tudingan ini tak lepas dari posisi PGE yang merupakan anak usaha dari BUMN di bidang migas, yaitu PT Pertamina (Persero).
"Bukan. Ini bukan privatisasi. Saham yang dilepas ke publik kan hanya sekitar 25 persen, sehingga kepemilikan terbesar masih di tangan Pertamina. Kendali operasi terhadap PGE juga masih di bawah BUMN tersebut," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menanggapi tudingan tersebut, Rabu (7/2/2023).
Tak hanya soal porsi saham yang bakal dilepas ke publik, Andre juga memastikan bahwa dirinya dan seluruh Anggota Komisi VI akan mengawasi dengan ketat keseluruhan proses IPO PGE.
"Komisi VI pastinya terus melakukan pengawasan agar proses (IPO PGE) berjalan sebagaimana mestinya, sesuai fungsinya, termasuk juga soal porsi (saham) yang (akan) dilepas itu tadi," tutur Andre.
Di sisi lain, Andre menyatakan bahwa proses IPO memang dibutuhkan oleh PGE lantaran investasi di bisnis panas bumi memang sangat mahal. Melalui IPO, PGE akan memperolah dana besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, dan bukan dalam bentuk pinjaman.
"Sehingga tidak ada kewajiban bagi PGE untuk mengembalikan dana yang didapat (dari IPO) tersebut. Beda cerita kalau itu pinjaman (perbankan), mereka harus kembalikan," ungkap Andre.
IPO, menurut Andre, merupakan mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan dan sudah banyak contoh success story, baik di Indonesia maupun di dunia. Dalam konteks ini, lanjut Andre, IPO akan memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk perusahaan, namun juga untuk negara dan masyarakat.
"Jadi memang dengan IPO, ada banyak benefit yang kita dapat," papar Andre.
Dengan IPO, lanjut Andre, masyarakat akan berpeluang memiliki saham BUMN berikut dengan anak-anak usahanya. Di sisi lain, PGE sebagai perusahaan terbuka juga wajib memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik.
"Ini akan mendorong penerapan Good Corporate Governance. Di dalamnya termasuk juga prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang akan menjadikakan PGE lebih baik dan tentu akan berdampak pada peningkatan citra perusahaan," jelas Andre.
Dengan keterbukaan, juga akan dapat memperoleh valuasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Hal ini tentu positif dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dan pertumbuhan PGE dan seluruh karyawan. "IPO juga bisa membuat growth bagi PGE dan meningkat daya saing perusahaan," urai Andre.
Selain itu, melalui IPO pula, kemampuan PGE untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan juga akan jauh lebih baik.
"Kenapa lebih baik? Karena berbagai kendala yang dihadapi perusahaan akan menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan," papar Andre.
Sementara benefit bagi negara, Andre mengatakan, tak lepas dari posisi geothermal yang merupakan salah satu backbone meningkatkan bauran energi di Indonesia. Dengan IPO, PGE akan berinvestasi lebih besar untuk pengembangan geothermal dan meningkatkan kapasitas terpasang.
"Pada akhirnya, hal ini akan mendorong percepatan transisi energi serta pencapaian Net Zero Emission (NZE) Indonesia," tandas Andre.
Sedangkan bagi masyarakat, manfaat yang didapat adalah dengan meningkatnya kapasitas terpasang, PGE dapat mendukung kelistrikan nasional.
"Dengan demikian, diharapkan pula dapat berdampak pada tarif dasar listrik yang lebih bisa ditekan," tegas Andre. (TSA)
