Jokowi Prioritaskan Tiga Hal Ini dalam RAPBN 2021

Market News
Fahmi Abidin
Rabu, 29 Juli 2020 09:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden akan memprioritaskan 3 hal dalam RAPBN tahun 2021.
Jokowi Prioritaskan Tiga Hal Ini dalam RAPBN 2021. (Foto: Ist)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden akan memprioritaskan 3 hal dalam RAPBN tahun 2021 yaitu pertama, ketahanan pangan, kedua, pembangunan kawasan industri dan ketiga untuk konektivitas teknologi digital atau Information and Communication Technology (ICT). Selain itu juga bidang pendidikan dan kesehatan.

"Dalam sidang kabinet, Presiden memperlebar defisit 5,2% dari PDB lebih tinggi lagi. Maka, kita akan memiliki cadangan belanja Rp179 triliun yang Presiden akan memprioritaskan belanja yaitu pertama ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga untuk ICT agar konektivitas teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia. Kemudian pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan Covid pasca tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Rapat Terbatas: Rancangan Postur APBN 2021, Selasa (28/07).

Selain itu, anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan Covid pasca tahun 2020 dan untuk dukungan terhadap biaya pengadaan vaksin.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih akan mengandalkan mekanisme penerbitan utang dalam memenuhi pembiayaan APBN tahun depan.

“Kementerian Keuangan akan melihat komposisi penerbitan utang yang tepat, dan akan menggunakan penerbitan SBN domestik maupun global, sebagai sumber pembiayaan. Selain utang, mekanisme pembiayaan melalui Bank Indonesia juga akan tetap di lanjutkan,” jelas Sri Mulyani kepada Video Jurnalist (VJ) IDX Channel, Raharjo Padmo, Selasa (28/7/2020).

Ditambahkan Menkeu, mekanisme pembiayaan melalui BI terutama dalam Stand By Buyer pembelian SBN di pasar perdana, “nantinya akan sesuai dengan surat keputusan bersama pertama antara BI dan Kemenkeu,” tandasnya. (*)

Baca Juga