AALI
8500
ABBA
230
ABDA
7050
ABMM
850
ACES
1395
ACST
246
ACST-R
0
ADES
1935
ADHI
985
ADMF
8200
ADMG
165
ADRO
1325
AGAR
408
AGII
1160
AGRO
1105
AGRO-R
0
AGRS
458
AHAP
66
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
234
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
515
ALDO
925
ALKA
244
ALMI
252
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
478.90
-0.78%
-3.74
IHSG
6080.38
-0.25%
-15.11
LQ45
895.89
-0.64%
-5.75
HSI
28842.13
0.36%
+103.23
N225
29161.80
0.74%
+213.07
NYSE
16694.93
0.26%
+43.53
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,200
Emas
848,284 / gram

Jokowi Prioritaskan Tiga Hal Ini dalam RAPBN 2021

MARKET NEWS
Fahmi Abidin
Rabu, 29 Juli 2020 09:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden akan memprioritaskan 3 hal dalam RAPBN tahun 2021.
Jokowi Prioritaskan Tiga Hal Ini dalam RAPBN 2021. (Foto: Ist)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden akan memprioritaskan 3 hal dalam RAPBN tahun 2021 yaitu pertama, ketahanan pangan, kedua, pembangunan kawasan industri dan ketiga untuk konektivitas teknologi digital atau Information and Communication Technology (ICT). Selain itu juga bidang pendidikan dan kesehatan.

"Dalam sidang kabinet, Presiden memperlebar defisit 5,2% dari PDB lebih tinggi lagi. Maka, kita akan memiliki cadangan belanja Rp179 triliun yang Presiden akan memprioritaskan belanja yaitu pertama ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga untuk ICT agar konektivitas teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia. Kemudian pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan Covid pasca tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Rapat Terbatas: Rancangan Postur APBN 2021, Selasa (28/07).

Selain itu, anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan Covid pasca tahun 2020 dan untuk dukungan terhadap biaya pengadaan vaksin.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih akan mengandalkan mekanisme penerbitan utang dalam memenuhi pembiayaan APBN tahun depan.

“Kementerian Keuangan akan melihat komposisi penerbitan utang yang tepat, dan akan menggunakan penerbitan SBN domestik maupun global, sebagai sumber pembiayaan. Selain utang, mekanisme pembiayaan melalui Bank Indonesia juga akan tetap di lanjutkan,” jelas Sri Mulyani kepada Video Jurnalist (VJ) IDX Channel, Raharjo Padmo, Selasa (28/7/2020).

Ditambahkan Menkeu, mekanisme pembiayaan melalui BI terutama dalam Stand By Buyer pembelian SBN di pasar perdana, “nantinya akan sesuai dengan surat keputusan bersama pertama antara BI dan Kemenkeu,” tandasnya. (*)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD