"Kalau dari engineering tidak ada progres, maka pembelian materi procurementnya juga tidak ada progres," ungkap Arifin.
Sampai Maret 2023, proses pembangunan smelter telah mencapai sekitar 60 persen, dan ditargetkan pada Mei 2024 sudah bisa sepenuhnya beroperasi.
Arifin memastikan bahwa pemberian izin ekspor ini tidak melanggar aturan lantaran bersifat force majeur.
Dalam hal ini, Arifin menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan kendala pembangunan smelter di Manyar yang terkendala pandemi.
"Tidak melanggar UU Minerba, karena kan ada masalah force majeur. Kan memang dampak dari pandemi. Dan Indonesia sudah 51 persen sahamnya (di Freeport Indonesia), jadi kalau (ekspor) distop sama sekali, dampaknya akan lebih banyak lagi," tandas Arifin.