AALI
10850
ABBA
73
ABDA
6950
ABMM
745
ACES
1565
ACST
358
ACST-R
0
ADES
1680
ADHI
1320
ADMF
8450
ADMG
174
ADRO
1180
AGAR
418
AGII
1270
AGRO
1215
AGRO-R
0
AGRS
805
AHAP
61
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
302
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
492
AKRA
3400
AKSI
765
ALDO
440
ALKA
238
ALMI
250
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/03/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.51
-0.71%
-3.59
IHSG
6258.75
-0.51%
-32.05
LQ45
941.36
-0.75%
-7.11
HSI
29098.29
-0.47%
-138.50
N225
28864.32
-0.23%
-65.79
NYSE
14959.41
-1.58%
-239.78
Kurs
HKD/IDR 1,843
USD/IDR 14,300
Emas
778,890 / gram

Langgar Aturan Harga Tiket, Sejumlah Maskapai Kena Sanksi

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Senin, 25 Januari 2021 09:45 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan memberikan sanksi kepada sejumlah maskapai yang melanggar ketentuan harga tiket pesawat.
Langgar Aturan Harga Tiket, Sejumlah Maskapai Kena Sanksi (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan memberikan sanksi kepada sejumlah maskapai yang melanggar ketentuan harga tiket pesawat. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan 3 rute penerbangan.

Pembekuan izin rute tersebut sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto akan menindak tegas terhadap operator penerbangan yang menjual tiket kurang dari penerapan tarif batas bawah (TBB) atau melebihi penerapan tarif batas atas (TBA).

"Kami akan tindak tegas bagi operator penerbangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, semua operator penerbangan wajib mematuhi aturan penerbangan terkait TBB dan TBA, karena peraturan ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan dalam menjual tiket," jelas Dirjen Novie dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Senin (25/1/2021).

Dirjen Novie menambahkan bahwa KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam negeri, merupakan pedoman untuk menentukan tarif tiket bagi operator penerbangan yang bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar operator penerbangan dan juga memperhatikan perlindungan konsumen.

Dari hasil pengawasan oleh inspektur penerbangan angkutan udara dilapangan terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah operator penerbangan seperti menjual harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sanksi pembekuan izin rute penerbangan tersebut diberikan terhadap beberapa maskapai yang melayani rute-rute

1. Jakarta (CGK) - Palembang (PLM);
2. Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK); dan
3. Jakarta (CGK) - Lombok (LOP).

“Sesuai dengan PM 78 Tahun 2017 maka maskapai tersebut diberikan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Rute Penerbangan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari," tutup Dirjen Novie. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD