TIM RISET IDX CHANNEL
IDXChannel – Konsolidasi perusahaan konstruksi pelat merah dinilai masih membutuhkan proses panjang.
Setelah PT PP (Persero) (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA), fokus pemegang saham masih diarahkan pada penyehatan neraca dan arus kas sebelum merger BUMN karya dilakukan.
Analis RHB Sekuritas Mutiara Nita dalam riset yang terbit pada 28 September 2026 menyebut PTPP dan ADHI kini menyusul PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang sebelumnya telah masuk ke dalam skema MRA.
Menurut RHB Sekuritas, MRA menjadi bagian dari proses restrukturisasi utang yang mencakup pinjaman bank, obligasi, dan utang berbunga lainnya secara menyeluruh kepada para kreditur. Langkah tersebut juga dapat disertai dengan divestasi aset.
ADHI mengajukan restrukturisasi utang sekitar Rp3 triliun, sedangkan PTPP akan merestrukturisasi utang sekitar Rp20 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp18 triliun pinjaman bank dan Rp2 triliun obligasi, yang masih memerlukan persetujuan pemegang saham.
RHB menilai langkah PTPP dan ADHI tersebut menunjukkan bahwa merger BUMN karya masih belum dalam tahap dekat.
Danantara sebagai pemegang saham mayoritas disebut ingin terlebih dahulu memperbaiki dan memperkuat neraca serta arus kas perusahaan sebelum melakukan merger atau aksi korporasi lainnya.
Proses tersebut mencakup restrukturisasi utang, divestasi aset, perampingan anak usaha, hingga kemungkinan suntikan modal.
Untuk PTPP, salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah divestasi PP Infrastruktur yang memiliki dan mengoperasikan delapan fasilitas pengolahan air.
Sementara itu, pembahasan restrukturisasi anak usaha PTPP, PT PP Properti Tbk (PPRO), masih berlangsung.
Danantara juga menargetkan struktur BUMN karya menjadi lebih ramping, dengan jumlah perusahaan saudara dan/atau anak usaha dibatasi maksimal satu.
Di tengah proses penyehatan tersebut, kondisi industri konstruksi juga menghadapi perubahan sumber permintaan.
RHB memperkirakan setidaknya terdapat proyek pembangunan data center senilai USD20 miliar atau sekitar Rp350 triliun yang masih berjalan untuk 1-2 tahun ke depan.
Nilai tersebut berasal dari kapasitas data center yang telah terpasang sekitar 2,6 GW, di luar target nasional mencapai 11 GW pada 2030.
RHB memperkirakan masih terdapat sekitar USD50 miliar proyek pengembangan data center hingga 2030 jika target kapasitas dan kebutuhan listrik dapat tercapai.
Besarnya kebutuhan pembangunan data center dinilai membuka peluang bagi kontraktor swasta dan kontraktor besar, baik domestik maupun asing, terutama ketika BUMN karya masih menghadapi keterbatasan pendanaan.
Salah satu emiten yang dinilai berpotensi mendapat manfaat dari tren tersebut adalah PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL).
RHB mencatat kontrak baru TOTL mencapai Rp2,78 triliun pada semester I-2026, tumbuh 11,8 persen secara tahunan, dengan proyek data center menjadi salah satu pendorong utama.
Hingga semester I-2026, TOTL memiliki kontrak data center sekitar Rp4 triliun. Perseroan juga memiliki posisi kas bersih Rp864,9 miliar, yang menurut RHB menjadi salah satu faktor pendukung di tengah peluang pertumbuhan konstruksi data center.
Meski demikian, RHB masih mempertahankan pandangan netral terhadap sektor konstruksi. Rekomendasi dan target harga untuk ADHI dan PTPP saat ini masih dalam peninjauan.
Risiko terhadap sektor konstruksi antara lain pencapaian kontrak baru yang lebih rendah dari perkiraan, kenaikan biaya input dan pendanaan, serta perubahan regulasi pemerintah yang kurang mendukung. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
