Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Perubahan iklim dan isu lingkungan telah mendorong banyak perusahaan lebih menyadari pentingnya bisnis yang lebih berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan perdagangan karbon.
Dalam praktiknya, perdagangan karbon membutuhkan tempat atau pasar berupa bursa karbon.
Peluang bursa karbon di Tanah Air semakin menjanjikan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan perdagangan karbon.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon).
Aturan anyar OJK ini akan menjadi pedoman dan acuan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang dilaksanakan oleh penyelenggara pasar.
"POJK Bursa Karbon ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut perdagangan karbon melalui bursa karbon," kata Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan resminya, Rabu (23/8/2023).
Dalam praktiknya, keikutsertaan sektor swasta menjadi kunci perkembangan bursa karbon ke depan. Dalam mengawal bursa karbon, standarisasi menjadi aspek penting yang harus dipatuhi perusahaan.
Melihat peluang ini, peran perusahaan sektor testing, inspection and certification (TIC) menjadi urgensi bagi perseroan yang membutuhkan standarisasi keberlanjutan.
Potensi Bisnis TIC
Dalam proses implementasi bursa karbon, jual beli unit karbon membutuhkan peran perusahaan testing, inspection and certification (TIC).
TIC sendiri merupakan sektor yang bergerak di bidang jasa conformity assessment atau penilaian kesesuaian yang terdiri dari serangkaian proses mulai dari pengujian (testing), inspeksi (inspection), dan sertifikasi (certification).
Penilaian ini bertujuan untuk memastikan apakah suatu aktivitas, proses produksi, layanan, dan juga produk, sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Sebenarnya pengujian kualitas bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan atau produsen produk.
Namun banyak bisnis memilih menggunakan jasa perusahaan independen, yang berpengalaman dalam bidang penilaian kesesuaian. Termasuk lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi sehingga punya wewenang menerbitkan sertifikat tertentu.
Secara global, terdapat sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang TIC. Di antaranya SGS SA berbasis di Swiss, Bureau Veritas di Prancis, Intertek Group Plc di Inggris, Eurofins Scientific di Luksemburg, DEKRA SE, TUV RHEINLAND , TUV NORD Gropu dan TUV SUD di Jerman, DNV GL di Norwegia, hingga Applus+ di Spanyol.
Di dalam negeri, belum banyak pemain di sektor ini, terlebih yang berhubungan dengan bursa karbon.
Salah satu emiten yang baru saja melantai di BEI dan bergerak di bidang bisnis jasa TIC adalah PT Mutuagung Lestari Tbk atau MUTU International (MUTU). Melantainya MUTU menjadi peluang bisnis TIC untuk mendukung penyelenggaraan bursa karbon di Indonesia.
Babat Alas ‘Bisnis Sertifikasi’
Dalam pelaksanaanya, bursa karbon di Indonesia masih memerlukan sejumlah dukungan regulasi dan perluasan partisipasi, terutama pihak swasta.
Untuk mendukung keterlacakan karbon yang dihasilkan sektor industri, diperlukan lembaga atau institusi pihak ketiga dalam mengukur dan melakukan standarisasi keberlanjutan dari sebuah proses bisnis.
MUTU menangkap peluang bisnis sertifikasi untuk mendorong bisnis berkelanjutan dalam menyambut era baru bursa karbon Tanah Air.
Salah satu sektor yang digarap MUTU adalah industri sawit. Kekuatan bisnis perseroan saat ini adalah memastikan rantai pasok komoditas ekspor sawit berkelanjutan dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan sertifikasi untuk produk sawit dan turunannya.
"Kami mendukung proses sertifikasi para petani sawit yang tergabung dalam koperasi dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sehingga dapat menghasilkan produk minyak kepala sawit yang memenuhi standardisasi internasional melalui skema sertifikasi ISPO dan juga RSPO,” ujar Direktur Operasional MUTU International Irham Budiman, dalam keterangan tertulis di awal Agustus lalu (2/8/2023).
Kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia dan memiliki potensi ekonomi dari hulu ke hilir yang besar. Namun, emisi yang ditimbulkan dari aktivitas produksi sawit hingga menjadi CPO (Crude Palm Oil) masih cukup besar.
Kajian The Brenthurst Foundation menemukan, industri minyak sawit global menyumbang 85 persen deforestasi (kerusakan hutan) Indonesia dan Malaysia.
