Anggie Ariesta
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berpeluang menjadi perusahaan tercatat di BEI setelah proses demutualisasi selesai. Kendati demikian, IPO BEI diposisikan sebagai agenda lanjutan sehingga demutualisasi saat ini menjadi prioritas utama.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini proses demutualisasi masih menunggu aturan teknis yang tengah disusun OJK. Dalam aturan tersebut, OJK belum memasukkan kewajiban bagi BEI untuk IPO pasca demutualisasi.
"Mungkin di tahap awal ini sekali lagi nanti mau ditunggu peraturan OJK-nya, tapi kemungkinan akan dilakukan private deal (transaksi tertutup) di antara Anggota Bursa yang ada, dan kemudian kalau dibaca di peraturan UU 4/2026, itu kan ada keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan juga Danantara," ujar Hasan saat ditemui di BEI, Selasa (30/6/2026).
Sesuai amanat UU 4/2026, negara akan menempatkan keterwakilannya di BEI pasca demutualisasi sebagai pihak pertama yang mendapat kesempatan untuk memiliki saham bursa melalui BI, Kemenkeu, dan Danantara.
Sebagai informasi, saat ini, BEI merupakan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Hingga akhir 2024, pemegang saham BEI terdiri dari 95 Anggota Bursa (BE) di mana setiap AB memiliki satu saham.
