Fahmi Abidin
IDXChannel – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa butuh dana hingga Rp2.058 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2020-2024.
Namun, dana infrastruktur tersebut hanya sanggup dibiayai pemerintah sepertiganya. Dikatakan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) hanya bisa menyediakan 30% dana sebesar Rp623 triliun.
Dengan begitu, ada selisih 70 persennya atau Rp1.435 triliun yang diharapkan investasi dari swasta. “Total kebutuhan anggaran untuk infrastruktur tersebut tidak dapat hanya disediakan dengan anggaran pemerintah. APBN 2020-2024 diperkirakan hanya bisa mengcover 30 persen Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran," kata Eko di Main Hall BEI, Jakarta, pada Kamis (14/11).
Eko juga memerinci total anggaran tersebut untuk membiayai empat sektor infrastruktur, yakni untuk perumahan sebesar Rp780 triliun, sumber daya air (SDA) sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp573 triliun, dan permukiman Rp128 triliun. "Selama 2020-2024 pembangunan PUPR akan dilakukan komprehensif di semua sektor," kata dia.
Sementara dari sisi SDA, Kementerian PUPR akan meningkatkan daya tampung air menjadi 60 meter kubik per kapita per tahunnya. Salah satunya dengan cara membangun 60 unit bendungan baru dimana 45 unit bendungan merupakan lanjutan dari sebelumnya sehingga tinggal menambah 15 unit bendungan baru lagi pada 2021. Selain itu juga membangun 1.000 embung.
