Anggie Ariesta
IDXChannel – Dampak dari polemik penundaan pemilu hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diproyeksi minim terhadap ekonomi dan pasar modal.
Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee, mengatakan putusan tersebut berawal dari gugatan salah satu partai peserta pemilu. Tetapi PN Jakarta Pusat dalam beberapa kesempatan menyatakan memutuskan hal tersebut apalagi menunda pemilu.
"Jadi sebenarnya kalau kita lihat dampaknya kecil sekali ya pasti terhadap perekonomian nasional dan pasar saham," ujar Hans dalam segmen Market Buzz Power Breakfast IDX, Selasa (7/3/2023).
Menurut Hans, dari Menko Perekonomian menyatakan bahwa pemilu akan tetap berlangsung pada 2024 dan Presiden Jokowi juga agar KPU naik banding untuk melawan keputusan tersebut.
"Sebenarnya proses demokrasi di Indonesia itu sangat baik sekali jadi hampir semua pimpinan nasional kita pergantiannya demokrasi dan konstitusi jadi nggak pernah sampai kaya negara lain sampai gencatan militer dan yang lain," jelas Hans.
"Yang kedua adalah kalau kita lihat periode kali ini hampir 9 tahun kepemimpinan pak Jokowi ekonomi Indonesia mengalami improvement yang baik," imbuhnya.
Dengan demikian, Hans melihat angka kepuasan kepemimpinan Jokowi tinggi yakni di atas 73%. Hal tersebut yang juga dilihat banyak kalangan bisa saja pemilu ditunda agar Jokowi terus melanjutkan kepemimpinan.
"Sebenarnya saat pak Jokowi naik, pasar modal mengapresiasi dengan sangat baik ya, terutama perusahaan konstruksi itu naik karena program infrastruktur yang digulirkan," kata Hans.
Namun Hans melihat di masa 9 tahun kepemimpinan Jokowi malah kurang beruntung karena harga komoditas yang bergerak dalam tren penurunan.
"Sehingga ekonomi terasa sulit tapi pak Jokowi tetap menggulirkan infrastruktur dan hasilnya terlihat sesudah itu," jelas Hans.
Menurut Hans, yang dicari oleh pelaku pasar modal yaitu kelanjutan dari kepemimpinan yang sudah bagus saat ini. Sehingga isu penundaan pemilu tidak terlalu berdampak.
(FRI)
