Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Perusahaan menengah di Indonesia dinilai menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan melalui pasar modal, terutama saat melakukan initial public offering (IPO).
Regulasi dan biaya yang tinggi dinilai menjadi masih menjadi kendala. Hal ini dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy.
Menurutnya, regulator perlu menyesuaikan reegulasi agar perusahaan menengah dapat lebih mudah naik kelas dan mendapatkan akses ke dana publik.
Kualitas emiten, kata dia, wajib menjadi fokus utama di tengah target bursa dalam mengejar jumlah pencatatan perusahaan publik.
"Bursa kita harus hati-hati dalam mengejar target jumlah emiten, karena banyak perusahaan kecil yang justru menghadapi kesulitan setelah listing. Setelah itu, transaksi harian mereka relatif kecil, dan kinerjanya menurun," kata Budi dikutip Minggu (10/8/2025).
Dia menambahkan, meskipun pasar saham Indonesia memiliki banyak investor retail, kekuatan pasar sebenarnya terletak pada investor besar, terutama institusi.
"Big is powerful. Tidak cukup hanya memiliki jumlah emiten yang banyak, karena kekuatan pasar yang sejati berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kapasitas dan dukungan investor institusi," kata Budi.
Senada dengan Budi, pengamat pasar modal Dipo Satria Ramli mengatakan perusahaan menengah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, mereka seringkali terkendala dalam mengakses pembiayaan.
"Akses ke modal selalu menjadi masalah bagi perusahaan menengah. Mereka bisa berkontribusi sekitar 12 hingga 16 persen terhadap perekonomian, namun tetap terbatas dalam mendapatkan dana yang cukup untuk berkembang," kata Dipo.
Dipo menambahkan, meskipun pasar modal Indonesia memiliki papan pengembangan dan akselerasi, regulasi dan biaya yang tinggi seringkali menjadi hambatan utama.
"Biaya yang diperlukan untuk IPO bisa mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar, dan regulasi yang ada saat ini lebih mengutamakan perusahaan besar. Padahal, untuk pasar modal yang berkembang, peraturan yang ada harus lebih fleksibel dan mendukung perusahaan menengah," katanya.
Dipo menuturkan regulator seharuskan dapat menyederhanakan proses regulasi untuk membuka jalan calon emiten kelas menengah.
"Jika proses regulasi dan biaya bisa disederhanakan, banyak perusahaan menengah yang berpotensi besar dapat memperoleh akses ke pasar modal dan akhirnya naik kelas menjadi perusahaan besar," kata Dipo.
(Nur Ichsan Yuniarto)
