Nia Deviyana
IDXChannel - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (15/12/2025). Rupiah turun 13 poin atau sekitar 0,21 persen ke level Rp16.667 per USD.
Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi menilai salah satu sentimen pelemahan rupiah datang dari faktor eksternal yaitu sinyal dovish dari The Fed.
Setelah memangkas suku bunga minggu lalu, The Fed memberi sinyal akan membeli obligasi pemerintah jangka pendek mulai Desember, dengan laju bulanan sebesar USD40 miliar.
"Aktivitas pembelian aset The Fed menghadirkan prospek dovish untuk kebijakan moneter, terutama mengingat kondisi likuiditas lokal kemungkinan akan semakin melonggar dengan suntikan dana tunai," tulis Ibrahim dalam risetnya.
Fokus minggu ini tertuju pada data pekerjaan di sektor non-pertanian AS dan data CPI untuk November, yang akan dirilis pada Selasa dan Kamis. Data pekerjaan, yang biasanya dirilis pada Jumat pertama setiap bulan, sempat tertunda karena penutupan pemerintah yang berkepanjangan pada Oktober dan November.
Pasar akan mengamati dengan cermat tanda-tanda lebih lanjut dari pelonggaran pertumbuhan pasar tenaga kerja dan pendinginan inflasi, mengingat keduanya merupakan pertimbangan terbesar The Fed untuk memangkas suku bunga.
Dari sentimen domestik, 2026 berpotensi menjadi salah satu tahun paling tidak terduga dalam beberapa dekade terakhir. Kompetisi antara negara besar berpotensi semakin tajam, aliansi global berpotensi bergeser, dan konflik yang sebelumnya bersifat regional berpotensi meluas.
Bahkan, berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.
"Perlambatan ini disebabkan oleh perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan bukan sekadar efisiensi, utang publik di banyak negara yang berada pada titik tertinggi, dan perkembangan teknologi yang lebih pesat ketimbang penerbitan regulasi baru," kata Ibrahim.
