"Ketiga tantangan tersebut antara lain meningkatnya fragmentasi ekonomi dan geopolitik yang bersumber tidak hanya dari konflik Rusia-Ukraina, namun juga tensi geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta bergesernya sumber pertumbuhan ekonomi dunia," kata Ibrahim.
Kemudian, kata dia, terkait pesatnya perkembangan digitalisasi yang menyasar berbagai sektor ekonomi dan keuangan salah satunya sistem pembayaran, perlu didukung dengan inovasi yang memudahkan arus transaksi dalam perekonomian.
Kemudian, perubahan iklim dan demografi penduduk secara global. Sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mereduksi emisi karbon sehingga dibutuhkan program transisi yang mampu turut menggerakkan faktor demografi demi mewujudkan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan.
Sedangkan, untuk menanggapi berbagai tantangan tersebut, maka BI memperkuat bauran kebijakan yang terintegrasi mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, keuangan inklusif, dan hijau.
Kemudian, pengembangan hilirisasi bernilai tambah tinggi untuk menopang ketahanan pangan, energi maupun sumber daya alam lainnya guna mendukung ketahanan ekonomi nasional. Serta membuka kerjasama perdagangan dan investasi dengan skema yang menguntungkan, dapat mengoptimalkan hilirisasi, dan mampu memberdayakan sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.