Anggie Ariesta
Pelemahan rupiah yang berlarut-larut ini dipastikan membawa dampak rambatan yang negatif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Lonjakan biaya melanda berbagai komoditas pangan dan industri yang mayoritasnya masih bergantung pada jalur impor, seperti kacang kedelai, jagung, hingga pupuk. Kondisi ini memicu stagnasi pada kinerja perusahaan berbasis padat karya dan memperbesar risiko terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat dan berpotensi mengerek laju inflasi nasional. Guna meredam potensi lonjakan inflasi tersebut, Bank Indonesia (BI) diproyeksikan akan mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin (1 persen) sampai akhir tahun, yang kemungkinan akan dimulai dengan kenaikan sebesar 25 basis poin pada pertemuan Juni ini.
Ibrahim menilai, opsi penguatan rupiah dalam jangka pendek akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah untuk menarik pinjaman atau utang baru dari lembaga donor internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang telah memberikan sinyal kesiapan bantuan. Namun, opsi ini menuntut konsekuensi penandatanganan kesepakatan yang berat.
"Nah kalau seandainya menerima berarti banyak sekali MOU-MOU nanti yang harus ditatangkan dari pemerintah terutama tentang masalah subsidi. Subsidi harus dibuang ya subsidi harus dihapuskan itulah keinginan dari Bank Dunia maupun IMF. Itu salah satu-satunya untuk menguatkan matawar rupiah," kata Ibrahim.
Langkah alternatif lainnya adalah berakhirnya perang dan dibukanya kembali Selat Hormuz. Kendati demikian, Ibrahim memproyeksikan bahwa Selat Hormuz kemungkinan besar belum akan dibuka hingga 2027 karena konflik yang diperkirakan berlangsung lama, sehingga opsi penarikan utang luar negeri baru menjadi jalan sisa yang tersedia bagi stabilitas nilai tukar.
(NIA DEVIYANA)
