Rahmat Fiansyah
IDXChannel - Saham-saham emiten sawit menghijau hingga sesi pertama perdagangan Rabu (16/7/2025). Saham PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) hingga PT PP London Sumatra Tbk (LSIP) kompak menguat.
Saham TAPG menanjak 6,81 persen ke Rp1.255 sementara LSIP milik Grup Salim naik 1,51 persen ke Rp1.345. Saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) juga melesat 9,83 persen ke level Rp950.
Begitu juga dengan saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) yang menguat 1,28 persen ke Rp5.950 dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) yang positif 2,89 persen ke Rp3.560.
Pergerakan harga emiten sawit tersengat kabar kepastian dari Uni Eropa yang siap menerima minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya dari Indonesia. Langkah tersebut seiring kesepakatan antara Indonesia dan Eropa soal Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia dan Uni Eropa akan menandatangani IEU-CEPA pada September 2025. Perjanjian perdagangan bebas ini dinilai krusial karena akan menguntungkan eksportir dari Indonesia.
"Eksportir kelapa sawit sangat-sangat diuntungkan dengan perjanjian yang disepakati," ujar Hashim usai menghadiri France-Indonesia Business Breakfast Dialogue di Kantor Pusat MEDEF, Paris, Selasa (15/7/2025).
Dia menambahkan, kelapa sawit asal Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh otoritas kawasan yang memiliki anggota 27 negara itu. Sebaliknya, sawit sangat dibutuhkan karena berbagai produk mulai dari sampo hingga sabun memanfaatkan sawit sebagai bahan baku.
Dia juga mengungkapkan, Uni Eropa juga meminta sejumlah syarat kepada Indonesia terkait kelapa sawit. Permintaan itu juga sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Namun, peluang tersebut bukan hal yang mudah. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono menyoroti rencana penerapan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) pada akhir 2025.
Dia berharap penerapan EUDR bisa dibatalkan atau minimal ditunda karena tenggat waktu pelaksanaan tinggal sebentar lagi. Dengan begitu, pelaku usaha bisa menyiapkan transisi yang memadai.
"Saya berharap kebijakan ini bisa ditunda, karena yang paling rentan dan belum siap adalah para smallholders. Sementara kami di sektor korporasi pun tetap terdampak,” katanya.
Kebijakan EUDR disebutnya memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia sebagai negara penghasil sekaligus pengekspor minyak sawit terbesar dunia. Pasalnya, aturan itu melarang setiap produk yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari unsur deforestasi alias tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami pembukaan hutan atau degradasi lingkungan.
Dalam daftar risiko deforestasi yang dirilis Mei 2025, Indonesia berada dalam kategori risiko menengah (standard risk). Beberapa negara seperti Rusia dan Korea Utara masuk negara berisiko tinggi (high risk) sementara 27 negara Uni Eropa bersama AS dan China masuk kategori risiko rendah (low risk) sehingga tidak perlu melalui proses penelusuran asal-usul produk secara ketat.
(Rahmat Fiansyah)
