AALI
9375
ABBA
0
ABDA
6950
ABMM
1200
ACES
1260
ACST
256
ACST-R
0
ADES
2730
ADHI
945
ADMF
7650
ADMG
212
ADRO
1720
AGAR
368
AGII
1500
AGRO
2190
AGRO-R
0
AGRS
202
AHAP
70
AIMS
344
AIMS-W
0
AISA
199
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
570
AKRA
4040
AKSI
432
ALDO
745
ALKA
236
ALMI
240
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/09/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
458.67
0.29%
+1.34
IHSG
6112.16
-0.02%
-0.95
LQ45
862.19
0.27%
+2.31
HSI
24352.68
-0.6%
-147.71
N225
29442.14
-2.46%
-741.82
NYSE
16328.79
-1.63%
-271.00
Kurs
HKD/IDR 1,831
USD/IDR 14,265
Emas
796,218 / gram

Sebanyak 143.456 Anak Dieksploitasi, Menaker Ida Fauziyah: Stop Pekerja Anak

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Sabtu, 12 Juni 2021 14:35 WIB
Kemnaker memastikan komitmennya untuk terus berupaya menghapus pekerja anak.
Sebanyak 143.456 Anak Dieksploitasi, Menaker Ida Fauziyah: Stop Pekerja Anak. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. 

Mengutip laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Sabtu (12/6/2021), dalam periode 2008 hingga 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. 

Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," jelas Menaker Ida.

Berbagai upaya yang akan di lakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.

“Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari Kelompok Rentan (Putus Sekolah dan Keluarga Miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan,” katanya.

Keempat, lanjut Menaker Ida, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak.

“Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak. Dan keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder. Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak," katanya.

Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.

“Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada anak-anak sekitar kita," tegas Ida.

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, pekerja anak yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia Pendidikan yaitu Pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket C, dan pesantren).

"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," tandas Haiyani. (SNP)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD