Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) beserta anak usahanya, PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) berencana menerbitkan surat utang alias obligasi sebanyak-banyaknya USD600 juta atau hampir Rp10 triliun.
Penerbitan obligasi dilakukan secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several) yang akan dijamin oleh perusahaan alias corporate guarantee. Obligasi tersebut rencananya dicatatkan di Bursa Efek Singapura.
"Dana hasil penerbitan surat utang akan dipergunakan oleh masing-masing SSMS, CBUT, dan para anak perusahaan penangggung untuk melunasi utang-utang," kata Corporate Secretary SSMS, Dony Agustinus Damayanto melalui keterbukaan informasi, Kamis (13/3/2025).
SSMS, CBUT, dan anak usaha tercatat memiliki utang di sejumlah bank. Salah satunya kredit sindikasi untuk SSMS yang dipimpin BRI dengan nilai pinjaman Rp2,8 triliun.
Saldo pinjaman hingga akhir 2024 tercatat Rp1,9 triliun dan bunga 9 persen per tahun. Kredit tersebut akan jatuh tempo pada 31 Desember 2030.
Selain itu, SSMS juga memiliki sisa pinjaman dari BRI senilai Rp17 triliun dari total nilai yang ditarik Rp48 triliun. Pinjaman dengan bunga 9,75-9,95 persen itu jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.
Dengan demikian, obligasi ini akan digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut alias refinancing dengan harapan bisa mendapatkan bunga lebih baik sehingga mengurangi beban keuangan grup perusahaan yang bergerak di sektor sawit tersebut.
Surat utang itu rencananya akan memiliki jatuh tempo lima tahun dengan corporate guarantee dari anak usaha. Adapun bunga akan dibayarkan setiap enam bulan sekali (semi-annual).
Hingga 31 Desember 2024, posisi ekuitas SSMS tercatat Rp2,89 triliun sementara CBUT Rp969 miliar. Dengan rencana terbitnya obligasi itu, maka nilai emisinya setara 335 persen dari ekuitas SSMS dan 1.000 persen dari ekuitas CBUT.
Dengan demikian, perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) karena transaksi ini bersifat material dan mengandung benturan kepentingan alias afiliasi. Jika rencana ini gagal mendapatkan restu dari pemegang saham, maka akan ditunda atau bahkan tak dilanjutkan.
(Rahmat Fiansyah)
