Suparjo Ramalan
Kedua, kata Tiko, ada proyek-proyek yang kurang menguntungkan alias memiliki IRR yang rendah. Untuk proyek semacam ini, pemerintah ikut menanggung secara tidak langsung lewat Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.
Dia menyebut, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) itu menggunakan skema availibility payment (AP). Dengan skema ini, pemerintah ikut membayar secara berkala sesuai proyeksi pendapatan minimal perusahaan.
“Ini contoh, kita sekarang lagi bahas tadi dengan Pak Menteri PU, untuk Tol Betung-Jambi. Betung-Jambi itu modelnya availability payment. Jadi pemerintah yang kita bangun dulu, tapi nanti dibayar pemerintah 15 tahun, sebagai contoh,” ujarnya.
Dengan begitu, menurut Tiko, penugasan pemerintah atas BUMN Karya tidak menjadi alasan untuk merugi asalkan dikelola dengan baik. Kementerian BUMN selama ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempertajam skema-skema penugasan pemerintah.
"Sehingga ke depan ini bisa diskemakan dengan baik dan tidak ada isu di masa yang akan datang,” ujarnya.
