Dalam setiap kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan sejumlah usulan yang mengedepankan kepentingan nasional. Untungnya, menurut Airlangga, sebagian besar usulan tersebut diterima oleh AS.
"Sembilan puluh persen dokumentasi yang dikirim Indonesia dipenuhi oleh AS,” katanya.
Adapun menurutnya, salah satu poin penting yang diajukan Indonesia dan disetujui AS adalah penghapusan klausul non-ekonomi dalam ART, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan reaktor nuklir, kebijakan di Laut Cina Selatan, serta isu pertahanan dan keamanan perbatasan.
Berkat upaya tersebut, pemerintah berhasil menjaga perjanjian ini tetap berada dalam koridor ekonomi dan perdagangan. "Dengan demikian, perjanjian ini berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain," kata dia.
Pemenuhan sekitar 90 persen usulan Indonesia tersebut mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi yang ditempuh melalui proses panjang.