Wahyu Dwi Anggoro
Ekonomi Bangladesh mengalami stagnasi dalam beberapa tahun ke belakang. Generasi muda di negara tersebut, termasuk yang memiliki pendidikan tinggi, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Kaum muda merasa kuota 30 persen posisi pegawai negeri untuk keluarga pejuang tidak adil. Selain berunjuk rasa, mereka juga menggugat kebijakan tersebut ke pengadilan.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang merupakan anak dari tokoh kemerdekaan Bangladesh, menolak menghapus kuota. Dia menyatakan nasib kebijakan tersebut akan ditentukan di pengadilan.
Semua universitas ditutup tanpa batas waktu mulai Rabu. Pasukan keamanan dikerahkan ke kampus-kampus untuk menjaga ketertiban. (WHY)
