"Mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi," katanya.
Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan dengan Menkeu adalah mencari solusi agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat berkelanjutan (sustainable). Dia juga menyebut, keberadaan BPJS Kesehatan sangat penting.
"Intinya kan kita masuk nominasi Nobel. Belum pernah lho institusi Indonesia masuk nominasi Nobel, baru BPJS Kesehatan. Jadi yang meng-create (menciptakan) pekerjaan, kemudian memberikan dampak perlindungan sosial," kata Ghufron.
Isu kedua yang dibahas adalah terkait pemutihan tunggakan iuran bagi peserta. Pemutihan ini menyasar peserta yang awalnya merupakan peserta mandiri, lalu menunggak. Kemudian, status para peserta ini berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
(Rahmat Fiansyah)