AHY melanjutkan, mengingat upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut tersebut terkait dengan anggaran negara, diperlukan dukungan politik dalam realisasinya. Selain itu, perlu mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendukung upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut tersebut.
“Karena anggaran tidak lepas dari proses politik antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR,” kata AHY.
Agar tidak terlalu bergantung dan membebani APBN, pihaknya pun berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan yang kredibel untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Untuk peremajaan sekaligus penambahan jumlah kapal juga tengah kami bicarakan skema-skema pembayaran yang kredibel dan bisa lebih cepat ketika kebutuhannya juga memang lebih urgent (mendesak),” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)