Delapan Terdakwa Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker Kantongi Rp135 Miliar, Ini Rinciannya

IDXChannel - Delapan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dari pemerasan tersebut, nilai angka yang didapatkan mencapai Rp135.299.813.033.

Adapun, para terdakwa terdiri dari, Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA  2017-2019; dan DA (Devi Angraeni) selaku Direktur PPTKA  2024-2025.

Baca Juga:

Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan RPTKA Kemnaker Digelar Hari ini

Kemudian, Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025; Putri Citra Wahyoe selaku Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025; Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024; dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/12/2025). 

Baca Juga:

KPK Sita 18 Aset Tanah dari Staf Kemnaker dalam Kasus Korupsi Pemerasan TKA

Menurut jaksa, mereka melakukan pemerasan terhadap calon pengurus RPTKA, baik secara pribadi maupun agen tenaga kerja asing. Dari perbuatan itu, kemudian memperkaya masing-masing terdakwa. 

Baca Juga:

KPK Bakal Usut Dugaan TPPU di Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jaksa menjelaskan, RPTKA merupakan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang diterbitkan Kemnaker kepada pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA di Indonesia. 

Proses permohonan RPTKA dilakukan secara online, dengan cara pihak pemohon mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA melalui website: tka-online.kemnaker.go.id. 

Baca Juga:

KPK Bongkar Aliran Dana Rp81 Miliar ke Pejabat Kemnaker, Mayoritas Dipakai Beli Kendaraan

Dalam proses tersebut, pihak pemohon diwajibkan untuk mengunggah seluruh berkas kelengkapan yang dipersyaratkan pada laman tersebut. Namun, para terdakwa sengaja tidak memproses pengajuan-pengajuan RPTKA tersebut. 

Akan hal itu, para agen perusahaan pengurusan izin RPTKA mendatangi kantor Kemnaker dan bertemu dengan petugas untuk menanyakan kendala atas pengajuan RPTKA yang tidak diproses. 

"Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk memproses pengajuan RPTKA diperlukan sejumlah uang diluar biaya resmi (biaya kompensasi penggunaan TKA) dan apabila uang diluar biaya resmi tersebut tidak dipenuhi maka pengajuan RPTKA tidak akan diproses," ujarnya. 

Para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin RPTKA yang tidak memberikan sejumlah uang maka pengajuan RPTKA tidak akan diproses sehingga, tidak dibuatkan jadwal wawancara melalui aplikasi skype, tim verifikator tidak menginformasikan kepada pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin RPTKA apabila ada berkas yang tidak lengkap, dan dokumen Hasil Penilaian Kelayakan (HPK) dan pengesahan RPTKA tidak terbit.

Berikut rincian penerimaan delapan terdakwa:

1. Suhartono pada tahun 2020-2023 sebesar Rp460.000.000
2. Haryanto pada tahun 2018-2025 sebesar Rp84.720.680.773 dan satu unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B1354HKY
3. Putri Citra Wahyoe pada tahun 2017-2025 sebesar Rp6.398.833.496
4. Jamal Shodiqin pada tahun 2017-2025 sebesar Rp551 160.000
5. Alfa Eshad pada tahun 2017-2025 sebesar Rp5.239.438.471
6. Wisnu Pramono pada tahun 2017-2019 sebesar Rp25.201.990.000 dan satu unit sepeda motor vespa tipe primavera 150 ABS A/T dengan nomor polisi 84880BUG
7. Devi Angraeni pada tahun 2017-2025 sebesar Rp3.250.392.000
8. Gatot Widiartono pada tahun 2018 - 2025 sebesar Rp9.479.318,293.

(Nur Ichsan Yuniarto)