Niko Prayoga
“Kemudian apa lagi yang ngisi di ruang publik itu? Petani yang jalan-jalan ke luar negeri. Yang itu semua mendapatkan pujian dari Presiden bahwa MBG sukses. Padahal juga banyak kasus-kasus. Nah, itu sesungguhnya bagi saya perlu dibedakan dari strategi pembangunan visi Presiden Prabowo. Tapi yang dominan di ruang publik ini adalah hal-hal yang tidak substansial,” kata Komaruddin.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, seharusnya pemerintah sendiri bisa mengamankan pidato tersebut agar apa yang disampaikan dalam pidato merupakan inti dari pembangunan bangsa dan seharusnya menjadi informasi yang mendominasi di ruang publik.
“Tapi pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Satu, mungkin pidato Presiden itu ada unsur mungkin candaan, selingan dan kedua, kemudian itu dibiarkan mengisi ruang publik. Jadi mestinya entah Bakom, entah Komdigi, atau apa itu mengamankan, mengawal pidato yang inti yang itu hendaknya mengisi ruang publik,” katanya.
Komaruddin menegaskan bahwa berbagai hal perlu diantisipasi bahkan dimitigasi dengan baik guna dominasi informasi yang lebih berkualitas di ruang publik.
“Dan ini ke depan, hemat saya perlu dimitigasi, diantisipasi sebaiknya bagaimana. Sebab kalau yang dominan itu ruang publik, setelah ruang publik kemudian tidak dikendalikan dengan baik dan itu kemudian berkembang jadi liar, penuh waktu informasi, yang rugi adalah masyarakat,” kata Komaruddin.
(Nur Ichsan Yuniarto)
