Kurnia Nadya
“Untuk akuntabilitas dari event nasional ini, kita memproyeksi dampak ekonomi yang mencapai Rp25 triliun ini, tetapi metode pengukurannya ini belum independen. Jadi, kami perlu mendorong audit manfaat ekonomi berbasis BPS atau lembaga independen,” katanya.
Eva juga menyoroti porsi anggaran pengembangan destinasi dan infrastruktur yang hanya sekitar Rp48,5 miliar. Menurutnya, alokasi tersebut relatif kecil dibandingkan pemasaran dan pendidikan, padahal kualitas destinasi merupakan fondasi utama pengembangan pariwisata.
Selain itu, Eva menilai perlu ada perhatian terhadap pemulihan destinasi wisata serta perlindungan UMKM dan pelaku pariwisata. Ia mencontohkan kasus kebakaran di Desa Sati yang menunjukkan perlunya dukungan khusus untuk pemulihan destinasi wisata.
Program desa wisata turut menjadi perhatian. Meski menyasar ribuan desa, pendampingan intensif disebut baru dilakukan di puluhan lokasi. Karena itu, Eva meminta pemerintah memastikan tidak terjadi kesenjangan antara target nasional dan implementasi di lapangan.
“Jadi, fokus untuk Komisi VII sebaiknya diarahkan pada efektivitas belanja Kementerian Pariwisata, akuntabilitas event, kesiapan destinasi, dan perlindungan masyarakat pelaku pariwisata,” ujar Eva.
(Kidung Dhia)
